BOLMORA,BOLTIM – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Boltim untuk kooperatif dalam menghadapi pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Hal itu dikatakan bupati, dalam sambutannya saat entry meeting pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Boltim tahun anggaran 2017, di kantor bupati Boltim, Selasa (6/2/2018).
“Di samping ketepatan dalam perencanaan, pelaksanaan, asas manfaat dan pelaporan secara administratif, yang paling penting juga adalah kooperatif,” imbuh Sehan.
Ia juga menuturkan, tidak menutup kemungkinan Pemkab Boltim akan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bila semua pengelola keuangan di daerah siap dan tepat melaksanakan pelaporan.
“Sebentar nanti, saat BPK melakukan audit dan ternyata kalian (pengelola keuangan) lengkap dengan berkas dan tepat dalam penjelasan, maka tidak menutup kemungkinan opini WTP yang ke-5 akan kita akan peroleh,” ujar bupati dua periode ini.
Bupati menambahkan, tidak ada larangan kepada para pengelola keuangan untuk tugas ke luar daerah di masa pemeriksaan, namun harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas dari tugas yang akan dilaksanakan.
“Kalau nanti akan ada tugas ke luar daerah tidak ada larangan, tapi lihat urgensi dan tingkat kepentingan,” sebutnya.
Sementara itu, Sekda Pemkab Boltim Muhammad Assagaf menambahkan, tim BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut yang berjumlah 6 orang akan berada di Boltim selama 43 hari, untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan. Ditambah 5 hari untuk pemeriksaan bantuan politik (Banpol). Pemeriksaan pendahuluan dimulai pada 6 Februari dan akan berakhir hingga 19 Maret 2018.
“Selesai pemeriksaan pendahuluan akan rehat sejenak, menunggu laporan keuangan Pemda, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan rinci kurang lebih 35 hari,” tutur Assagaf.(ayax vay)
