Aplikasi SIPD Terkendala Teknis, APBD 2021 Kembali Gunakan Sistem Simda Keuangan

0
Aplikasi SIPD Terkendala Teknis, APBD 2021 Kembali Gunakan Sistem Simda Keuangan
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena, SE.

BOLMORA.COM, BOLMUT — Seiring dengan terbitnya surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) No 903/145/SJ Tanggal 12 Januari tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan Investasi di Daerah dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah, menjadi sebuah bumerang bagi pemerintah daerah di masing-masing wilayah.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena, SE. M.Ec.Dev, pada media Bolmora.com, Jumat (22/01/2021).

Lasena menjelaskan dengan melihat kondisi saat ini yang dimana APBD 2021 sudah ditetapkan menjadi Perda akan tetapi dalam tahapan pelaksanaannya kami masih menemui kendala teknis terkait implementasi aplikasi SIPD.

“Kita ketahui bersama tahun anggaran 2021 ini merupakan tahun pertama pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ada beberapa hal yang terkait dengan penganggaran yang diatur secara teknis misalnya terkait dengan perubahan struktur APBD itu sendiri yang biasanya kita mengenal belanja Tidak Langsung dan mulai tahun 2021 ini kita sudah tidak menggunakan itu, belanja Gaji, Tunjangan, Hibah dan Bansos masuk dalam belanja Operasi OPD,” jelasnya.

Lebih lanjut Lasena mengatakan, disamping itu Permendagri nomor 70 tahun 2019 mengamanatkan bahwa harus satu aplikasi secara nasional dalam penganggaran mulai tahun 2021 ini, terdapat juga peraturan yang secara teknis mengatur terkait dengan pemberlakuan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan.

“Pada prinsipnya kami telah melakukan itu semua mulai dari pelaksanaan mapping rekening pendapatan maupun belanja, sejak pada penyusunan RKPD, KUA dan PPAS untuk tahun 2021 melalui aplikasi SIPD. Namun pada saat mulai pelaksanaan APBD 2021 kami menemui banyak permasalahan secara teknis, permasalahan tersebut ditemui sejak penyusunan DPA setiap OPD,” ucapnya.

Selain itu, untuk pelaksanaan APBD 2021 sendiri aplikasi yang digunakan sebenarnya berbeda dengan aplikasi yang digunakan dalam penyusunan APBD, yaitu aplikasi Penatausahaan. Kami sudah berulang-ulang kali melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Keuangan Daerah Kemendagri terkait masalah ini, akan tetapi sampai saat ini belum sepenuhnya permasalahan setiap daerah dapat teratasi, kami juga sudah melakukan konsultasi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terkait permasalahan ini.

“Yang terpenting dari pelaksanaan APBD 2021 ini adalah akuntabilitasnya, hal inilah yang menjadi pertimbangan kami untuk tidak gegabah melaksanakan APBD 2021, karena 1 Rupiah uang Negara yang dikeluarkan akuntabilitasnya harus terjamin, kalau tidak sudah barang tentu kami tidak berani melakukannya,” imbuhnya.

Lasena menyebut, Aplikasi SIPD untuk Penatausahaan APBD ini memang hal yang baru bagi setiap Pemda olehnya perlu sekali persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memahami setiap proses bisnisnya, tidak boleh hanya dengan cara belajar otodidak atau meraih-raih dalam menjalankannya, sementara ini sudah masuk di minggu terakhir bulan Januari 2021 apalagi pada masa pandemic ini harusnya pengeluaran- pengeluaran pemerintah sudah jalan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah dianggarkan.

“Pada tanggal 18 januari 2021 Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran No 903/235/Keuda yang pada intinya bahwa proses penatausahaan keuangan daerah yang menggunakan SIPD Penatausahaan masih terdapat beberapa permasalahan, maka setiap daerah untuk segera melakukan koordinasi teknis agar aplikasi ini dapat segera berfungsi dengan baik, serta membolehkan Pemda untuk melakukan Penatausahaan diluar SIPD dengan cara merekam setiap pengeluaran dalam SIPD Penatausahaan paling lambat setiap akhir bulan,” sebutnya.

Ia juga menambahkan, dengan terbitnya Surat Edaran ini kami diperintahkan oleh Pimpinan melakukan Percepatan-percepatan dalam pelaksanaan APBD 2021, dan saat ini kami sedang mempersiapkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan yang telah di update sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk digunakan dalam penatausahaan APBD 2021.

“Esensinya adalah sembari menunggu kesiapan SIPD maka APBD 2021 akan kembali menggunakan aplikasi simda keuangan, yang Insya Allah jika semua penginputan berjalan lancar maka selambatnya minggu depan mulai kita siapkan DPA OPD dan selanjutnya pelaksanaan APBD sudah dapat kita jalankan. Karena jika tidak, maka pasti akan mempengaruhi jalannya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, apalagi ini saat ini kita masih berkutat di masa pandemic covid-19. Kita berdoa saja semoga kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan agar dapat bekerja dengan maksimal,” pungkasnya. 

(Awall)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here