BOLMORA.COM, BOLMONG – Rolling pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) kini tinggal menunggu restu dari Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow. Pasalnya, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) sudah menuntaskan kajian terhadap nama-nama yang akan dirolling. Hal ini dibenarkan Kepala BKPP Bolmong, Umarudin Amba.
“Untuk kajiannya sudah selesai. Kita tinggal menunggu petunjuk pimpinan untuk melaksanakan proses pelantikan,” ungkap Umarudin.
Umaruin menambahkan, kajian nama-nama yang akan dirolling tersebut berada pada jabatan di eselon III dan IV. Sementara, untuk eselon II masih akan dilakukan job fit sebelum dilakukan rotasi.
“Untuk nama-nama yang dikaji itu untuk eselon II dan IV. Kalau untuk eselon II harus dilakukan job fit terlebih dahulu,” tambah Umarudin.
Umarudin pun menegaskan, persoalan mutasi ini menjadi kewenangan penuh dari bupati, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“Rekomendasi dari KASN ada 19 jabatan eselon II yang akan dilakukan job fit. Sementara untuk beberapa jabatan, memang tidak termasuk dalam rekomendasi yang diterbitkan KASN. Tetapi, semuanya kembali ke ibu bupati selaku user,” pungkas Umarudin.
Sebelumnya, desas desus perombakkan kabinet di tubuh Pemkab Bolmong semakin hangat. Banyak jabatan, baik eselon II, III dan IV diprediksi akan diisi oleh wajah baru.
Wacana tersebut hadir bukan tanpa alasan. Salah satunya adalah penyederhaan dan penambahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bolmong pada tahun 2021. Sebut saja, rencana akan dipisahnya Bagian Ekonomi Pembangunan menjadi dua bagian, yakni Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) dan Bagian Administrasi Pembangunan. Sehingga, dibutuhkan pengisian jabatan atas hadirnya OPD tersebut.
Selain itu, di sejumlah OPD akan ada penambahan nomenklatur struktur. Seperti di Inspektorat yang nantinya akan ketambahan Inspektur Pembantu (Irban) Investigasi.
“Di tahun 2021, kita masih akan melakukan penyerdehanaan struktur di sebelas OPD. Namun, ada juga sekitar lima OPD yang akan mengalami penambahan nomenklatur OPD. Ini kita laksanakan sebagaimana target yang dimintakan pemerintah pusat. Agar di tahun 2021 sudah bisa seratus persen struktur OPD di semua daerah,” ungkap Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian (Orpeg) Bolmong, Irlansyah Mokodompit, beberapa waktu lalu.
(Agung)
