BOLMORA, KOTAMOBAGU—Terkait isu pemboikotan program Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, yang dilakukan pimpinan DPRD Kota Kotamobagu, dibantah keras oleh Ketua DPRD Ahmad Sabir.
Menurutnya, hasil verifikasi terkait draf penyempurnaan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2017 baru diterimanya, Selasa (10/1/2017) pada Pukul 11.00 Wita, siang tadi.
“Hal ini tidak bisa kami terima. Bagaimana mau tanda tangan, sedangkan draf hasil verifikasi dari pemprov baru saya terima hari ini. Tidak ada pemboikotan, buktinya waktu pembahasan KUA-PPAS sampai pada penetapan APBD kami pacu agar bisa tepat waktu,” tegas Sabir.
Hanya saja kata dia, pihaknya bersama Badan Anggaran (Banggar) akan melihat kembali dokumen draf hasil koreksi.
“Jadi kami luruskan. Tidak ada yang berniat menghalang-halangi program pemerintah. Hanya saja di sini, kami tidak melewati hak Banggar untuk tahu apa hasil koreksi dan isi draft tersebut. Di sini kami hanya saling menghargai antara Banggar, pimpinan serta anggota DPRD lainnya,” jelas Sabir, siang tadi di ruang kerjanya.
Sebelumnya, Sekretaris DPRD Kota Kotamobagu Husain Mamonto mengatakan, pihaknya sedang berupaya berkomunikasi dengan tiga pimpinan DPRD agar segera menandatangani dokumen atau draf penyempurnaan Perda APBD 2017.
“Sedang kami upayakan,” singkatnya.
Diketahui belum ditandatanganinya draf penyempurnaan APBD 2017 tersebut menimbulkan kecurigaan sejumlah pihak. DPRD dinilai sengaja menahan APBD agar program pelayanan kepada masyarakat di tahun ini tidak berjalan maksimal. Apalagi pertengahan tahun ini tahapan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Kotamobagu sudah mulai berjalan.
“Bisa jadi ini langkah politik DPRD untuk melemahkan pemerintah dalam hal ini wali kota. Kita tahu bersama, tahun ini tahapan Pilwako sudah jalan. Kalau program Pemkot tidak maksimal karena APBD lama jalan, sudah pasti wali kota dianggap masyarakat tidak maksimal. Dari sisi politik, itu yang saya lihat dari masalah ini,” papar Sutrisno, salah satu pemerhati pemerintahan dan politik di Kota Kotamobagu.(me2t)
