Ini Bocoran Rencana Perubahan Skema Struktur Gaji PNS

0
78
Tahun Ini, Belum Ada Kenaikan Gaji PNS
Gambar istimewa perubahan skema gaji PNS. (sumber gambar Liputan6)

BOLMORA, NASIONAL – Pemerintah pusat berencana mengubah skema struktur gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini perubahan struktur gaji PNS ini sedang dalam pembahasan antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang perubahan struktur gaji PNS ini ditargetkan selesai di tahun 2018.

“Ditargetkan tahun 2018 ini selesai. Semuanya masih dalam pembahasan,” ujar Asman di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Dia mengatakan, pembahasan skema ini akan dilakukan dalam rapat terbatas dengan Kemenkeu.

“Setelah dirapatkan, baru kita bisa putuskan skema pastinya seperti apa,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryatman menjelaskan, skema struktur gaji PNS akan berdasarkan sistem merit, yakni berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

Adapun sistem merit sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014.

“Mulai dari rekruitmen diawal, pengembangan, sampai ujungnya pensiun. Itu kan di dalamnya ada pengaturan tentang penghasilan juga. Nah Ini semua harus berbasis sistem merit, (sehingga gaji) baik itu, dengan catatan bagi yang kompeten dan berkinerja, tidak pukul rata,” jelasnya dalam kesempatan yang sama.

Herman juga memaparkan, penghasilan PNS akan dihitung berdasarkan gaji dan tunjangan. Di mana gaji didasari beban kerja dan risiko pekerjaan. Sedangkan tunjangan terdiri dari tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

Tunjangan kemahalan sendiri berdasarkan indeks harga daerah. Sementara untuk tunjangan kinerja, terdiri dari instansional dan individual.

“Yang instansional tergantung instansinya. Uurannya indeks reformasi birokrasi yang di review. Yang individual tergantung kinerja individu. Dasarnya, ada sasaran kerja pegawai, dan ada indikator kinerja utama. Akumulasi itulah yang akan digunakan untuk menghitung penghasilan PNS, termasuk gaji dan tunjangan. Itu semuanya akan lebih baik. Jasdi, kenaikan gaji tergantung dengan kinerja PNS,”urainya.

Herman menambahkan, penghasilan PNS yang terdiri dari tunjangan dan gaji saat ini sudah seharusnya berdasarkan merit. Namun faktanya belum semua wilayah di Indonesia khususnya daerah yang menggunakan sistem ini. Rata-rata daerah masih berdasarkan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP). Untuk daerah yang telah menerapkan saat ini adalah DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, juga Provinsi Jawa Barat.

“Jadi di daerah tunjangan itu rata. Fakta di lapangan saat ini, di daerah itu belum sepenuhnya berdasarkan kinerja, paling-paling pertimbangannya absen. Kalau kinerja kan ada indikator kinerja utama, di breakdown ke sasaran kinerja pegawai, tercapai tidak, terlampaui tidak, itu yang sedang kita dorong. Nah penghasilan PNS ini, baik gaji maupun tunjangan akan diatur dalam RPP ini,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, dengan adanya struktur baru yang diatur dalam RPP ini, akan membuat semua daerah mengikuti sistem merit.

“Sekarang lagi ada pembahasan intensif skema pengkajian. Penggajian dan tunjangan itu ke depan akan ideal sesuai sistem merit, sesuai UU ASN. Ini nantinya akan ditetapkan di Peraturan Pemerintah (PP), sehingga pola penghasilan PNS yang dalamnya gaji, dan tunjangan, betul-betul berbasis sistem merit. Yang jelas, ini akan semakin mensejahterakan PNS,” kata Herman.

Dia menegaskan, prinsip kenaikkan penghasilan ini berdasarkan sistem merit, yang nantinya skema baru ini juga akan diuji cobakan terlebih dahulu.

“Prinsip dasar kenaikan penghasilan berdasarkan sistem merit, namun untuk skema teknisnya seperti apa, itu belum bisa disampaikan. Nanti juga akan diuji coba dulu,” tandasnya.(**)

Sumber: Okezone.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here