BOLMORA.COM, BOLMONG – Penanganan masalah stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Ini terbukti dengan diundangnya lokakarya evaluasi pelaksanaan strategi nasional percepatan pencegahan stunting oleh Setwapres yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 23 -26 november 2020.
Dari 4 lokus stunting di propinsi sulawesi utara hanya Kabupaten Bolmong yang mendapat undangan pada kegiatan tersebut.
Kepala BAPPEDA Bolmong Melalui melalui Kepala Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Susanti Hadji Ali mengatakan Pemkab Bolmong terundang di lokakarya stranas penurunan stunting karena Bolmong salah satu yang telah melaporkan Village Score Card Konvergensi Stunting di 200 desa pada tahun 2019.
“Penginputan data di aplikasi baru di tahun 2020 KPM Bolmong sudah menginput data melalui eHDW (elektronik Human development Worker) Terdata 12.706 desa telah mengentri dan bolmong salah satu yang sudah mengentri dari 74.957 desa diseluruh indonesia,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, kehadiran pemkab bolmong pada kegiatan lokakarya tersebut untuk merumuskan strategi penanganan stunting sampai angka 14 persen pada tahun 2024.
Menurutnya, Pemkab Bolmong selama dua tahun telah melakukan 8 aksi konvergensi penanganan stunting dengan hasil yang positif sehingga Pemkab Bolmong diundang pemerintah pusat mengikuti Workshop penguatan kelembagaan, pemantauan, benchmarking dan pembelajaran antar daerah dalam pelaksanaan aksi konvergensi di Ambon 18-21 November 2020 oleh Kementerian Dalam Negeri RI.
“Bolmong diminta untuk dapat memaparkan 8 Aksi Penanganan Konvergensi/Intervensi Penanganan Stunting secara terintegrasi. dan lokakarya evaluasi pelaksanaan strategi nasional percepatan pencegahan stunting di Jakarta,” ucapnya.
Ia juga mengatakan, saat ini Pemkab Bolmong fokus menangani persoalan stunting ini karena akan menentukan generasi penerus dimasa mendatang.
(Agung)
