BOLMORA.COM, BOLTIM – Gertakan pejabat sementara (Pjs) Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Christiano Talumepa, yang mengisyaratkan mutasi pejabat di lingkup pemerintahan Boltim, tampaknya menuai reaksi dari sejumlah tokoh masyarakat.
Sebelumnya, beredar informasi jika mutasi oleh Talumepa akan menyentuh hingga para penjabat sangadi (kepala desa) dan aparat, yang konon terlibat politik praktis.
Hal ini pun menuai reaksi tokoh pemuda Boltim Haykal Mokoagow. Dia menilai pernyataan Talumepa tidak profesional dan penuh intrik.
Menurutnya, Pjs bupati memiliki tugas utama untuk menyukseskan pilkada serentak, baik pilgub maupun pilbup khususnya di Kabupaten Boltim.
“Saya kira, Pjs bupati sebaiknya fokus pada suksesnya pilkada serentak saja. Jangan mengutak-atik SKPD atau mengganti sangadi dan aparat desa. Ini bisa mengganggu stabilitas daerah, apalagi dimomen politik seperti sekarang. Untuk pejabat yang takut nyamuk DBD seperti pak Talumepa, sebaiknya tidak mengundang emosi masyarakat Boltim,” imbuh Haykal.
Alumni Universitas Sam Ratulangi yang dikenal vokal dalam mengkritisi pemerintah ini mengungkapkan sebab dia menyebut Talumepa sebagai pejabat yang takut nyamuk.
“Oh iya!, beliau kan pernah dikritisi salah satu anggota DPRD Boltim ketika pindah rumah dari Tutuyan ke Keota Kotamobagu. Di media-media yang saya baca, alasannya karena takut nyamuk DBD. Di kompleks beliau tinggal, sedang mewabah DBD. Tapi faktanya, masih ada ribuan warga di sekitar yang aman-aman saja sampai hari ini. Berarti beliau saja yang takut,” ketusnya.
Haykal mengimbau para ASN termasuk sangadi dan aparat di Boltim tidak takut dengan gertakan siapapun yang mengaku penguasa. Apalagi, yang hanya bersifat sementara saja di Boltim.
“Tak perlu takut, karena kita adalah negara hukum. Segala bentuk keputusan dan kebijakan itu ada regulasi yang mengaturnya, tidak bisa semena-mena. Terlebih terkait mutasi dimasa pilkada, sudah jelas diatur. Bupati devinitif saja dikekang aturan, apalagi hanya penjabat,” ujarnya.
Haykal yang juga sekretaris DPD KNPI Boltim, meminta penjabat Gubernur Sulut Agus Fatoni, untuk mengklarifikasi pernyataan Christiano Talumepa, yang menganggap Pin Kemendagri yang dia semat lebih sakti dari Pin garuda bupati devinitif.
“Saya kira, pejabat Gubernur Sulut perlu mengklarifikasi pernyataan pejabat Bupati Boltim. Katanya di beberapa media, Pin yang dia miliki adalah Pin Kemendagri. Jadi, bebas melakukan apa saja termasuk mutasi pejabat. Apakah maksud beliau tidak perlu izin Mendagri?, karena dia utusan mendagri?. Ini perlu dipertanyakan. Sebab, kesannya beliau ini otoriter dan pongah. Sebagai rakyat Boltim, saya kritik pejabat negara seperti ini. Merusak citra pemerintah dan Mendagri,” pungkasnya.
(Ayax Vay)
