BOLMORA, BOMONG – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Yasti Soepredjo Mokoagow, didampingi Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Derek Buang Panambunan, mengelar rapat evaluasi serapan anggaran dan kinerja, bersama 37 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat ini digelar di ruang rapat Setda, Senin (8/10/2018).
Dalam rapat tersebut, bupati melemparkan pertanyaan kepada pimpinanan SKPD dan membuat sejumlah pimpinan OPD kebinggungan menjawab pertanyaan. Salah satunya Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Umaruddin Amba, yang tidak bisa menjelaskan jumlah keseluruhan Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada di seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Bolmong.
Menurut Yasti, perekrutan THL harus berdasarkan perhitungan dan pertimbangan, tentu dengan melihat kondisi keuangan daerah.
“Seorang Kepala BKPP kok tidak mengetahui pasti rincian THL dan K2 yang ada di Bolmong?. Ini yang mengakibatkan kebocoran anggaran daerah. Mereka itukan dibayar, bagaimana kita akan efisiensi anggaran, kalau jumlah pegawai tidak ada data yang pasti,” ucapnya.
Selain itu juga, Yasti meminta seluruh rekening SKPD untuk dibuka. Dia ingin melihat secara langsung pengeluaran yang lakukan SKPD untuk membiayai gaji pegawai.
“Saya minta ke Badan Keuangan Daerah (BKD) agar membuka semua rekening SKPD. Saya akan lihat berapa anggaran pegeluaran untuk THL. Kalau data BKPP tidak valid, kaban saya ganti,” tegasnya.
Ia meminta kepada pimpinan SKPD agar tidak sembarang menerima tenaga kontrak. Selain itu, Srikandi Kabupaten Bolmong ini menyoal jumlah tenaga kontrak yang ada di Sekretariat DPRD.
“Jumlah THL di DPRD itu 59 orang, PNS-nya kerja apa?. Untuk melayani anggota DPRD 30 orang apa perlu 59 orang?. Daerah ini urutan kedua dengan jumlah pegawai terbanyak di Sulut, setelah Minahasa Induk, kalau di setiap SKPD sembarang menerima THL, nah PNS kerja apa?. Mulai saat ini, SK pegangkatan atau penerimaan tenaga kontrak harus saya tandatangani,” ujar Yasti.
(agung)
