BOLSEL, Bolmora.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) dengan pemerintah kabupaten/kota se-sulut.
Acara tersebut dilaksanakan di Mapalus Kantor Gubernur Sulut, pada Senin 29 September 2025.
Rapat koordinasi ini di hadiri langsung oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI ( PURN ) Yulius Selvanus ,SE, bersama Wakil Gubernur Dr.Victor J Mailangkay.SH.MH, Ketua DPRD Sulut PJ. Sekprov sulut Tahlis Gallang,S.IP.MM, Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Hi.Iskandar Kamaru,S.Pt.,M.Si bersama para Bupati / Walikota SE Sulut, para anggota DPRD se sulut , Team TAPD SE sulut .
PJ. Sekprov Sulut Tahlis Gallang,S.Ip,MM, menyampaikan, evaluasi, realisasi anggaran APBD kab/kota dan APBD provinsi masih baik untuk tahun 2025.
Oleh karena itu kata Sekprov, tujuan rakor ini untuk mempercepat dan mengoptimalkan realisasi belanja anggaran berdasarkan APBD tahun 2025.
“Baik untuk tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten atau Kota dan juga menyelaraskan kebijakan pemerintah kab/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar tercipta sinergi dalam perencanaan penganggaran,” ujarnya.
“Serta pelaksanaan pembangunan daerah yang mendukung capaian sasaran maksimal, yang berikut agar selalu menyampaikan kebijakan alokasi dan penggunaan anggaran untuk TKD serta dana desa agar di tahun 2026 APBD kab/ kota tepat sasaran,” tambah Sekprov.
Ia juga meminta agar penyusunan APBD anggaran 2026 bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta kebutuhan urusan wajib untuk memenuhi standar pelayanan prima.
Sementara itu, Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan bahwa setiap daerah harus menyiapkan APBD 2026, dan hari ini bukan hanya para Bupati yang di undang karena di sini juga diikut sertakan para ketua DPRD se Kab/kota agar supaya eksekutif dan legislatif saling memahami dan saling memberikan support.
“Agar bagaimana program-program pemerintahan berjalan dengan anggaran yang seadanya. Di samping itu agar para anggota dewan bisa mengetahui anggaran anggaran yang di kurangi oleh pemerintah pusat,” ucap Gubernur Sulut.
Ia juga menjelaskan di dalam RPJMD tahun 2025-2029 Provinsi Sulut memasukan visi dengan 8 misi dan 17 program unggulan.
“Dengan sasaran pembangunan RKPD 2026 dengan memperoritaskan 8 pembangunan daerah di antaranya peningkatan ekonomi dan investasi daerah, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan sosial, agar RKPD di tahun 2026 tepat sasaran pembangunan,” jelasnya.
Gubernur menyebutkan bahwa perbandingan transfer ke daerah (TKD) di tahun 2025 ke 2026 ada pengurangan baik untuk provinsi maupun Kab/kota .
Untuk itu kebijakan transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 agar lebih memperhatiakn kebijakan TKD agar pemenuhan belanja pokok Pemda 2026 dan belanja program prioritas pemerintah 2026 tidak di sampingkan.
Lanjut Gubernur, untuk tahun anggaran 2026 ada 8 agenda prioritas nasional yang menjadi perhatian yaitu ketahanan pangan, makan bergizi gratis, program kesehatan, pertahanan semesta, ketahanan energi, program pendidikan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, akselerasi investasi dan perdagangan global.
Untuk itu gubernur meminta agar Pemda wajib berkoordinasi dan bersinergi dalam menyusun dan menjalankan program prioritas pemerintah ,
Ia juga memberikan alternatif dan solusi di era pengurangan anggaran agar dapat mengoptimalisasi pendapatan asli daerah, penguatan BUMD, pengendalian, belanja daerah, mensinergikan pemanfaatan dana desa dengan pemenuhan sasaran RKPD, dan juga indentifikasi dan penyiapan usulan program prioritas daerah.
Gubernur juga mengharapakan kepada seluruh kepala daerah agar tetap semangat dan tidak usa cemas, karena pengurangan anggaran untuk Pemprov, kab/kota yang ada di Sulut akan di diskusikan langsung dengan bapak Presiden pada bulan Oktober agar mendapat solusi langsung dan ntuk anggaran di Provinsi Sulut
“Untuk menjalankan program-program yang ada di daerah membutuhkan anggaran, agar program yang dijalankan oleh kepala daerah agar tidak terjadi penundaan untuk itu akan di diskusikan langsung dengan presiden terkait pemotongan anggaran yang dampaknya cukup di rasakan oleh pemerintah daerah,” aku dia.
Ditempat yang sama, Bupati Bolsel Iskandar juga memberikan tambahan kepada bapak gubernur terkait dengan penundaan penyaluran DAU oleh menteri keuangan.
“Agar ini mendapat perhatian gubernur dan bisa di sampaikan kepada bapak Presiden,” tutupnya.
Turut hadir dalam rapat koordinasi ini.Ketua DPRD Bolsel , Sekertaris Daerah M.Arvan Ohy ,SSTP,MAP, Plh Assisten III , kaban BPKPD bersama jajaran , Kabag hukum.***
