Soroti Proyek PL Rp 3,9 Miliar, Ketua Geram: Pengakuan Rekanan Pintu Masuk Kejaksaan Buol

0
1086
Ketua Geram Buol, Sofyan A. Yusuf

BOLMORA.COM,BUOL — Tidak ada alasan lagi bagi Kejaksaan Negeri (Kejari) Buol untuk mengabaikan dugaan inprosedural proyek PL Optimalisasi Jaringan Air Bersih SPAM Dinas PU Buol yang ada di Kelurahan Kali dan Kelurahan Kampung Bugis senilai Rp.3,9 miliar.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Geram (Gerakan Rakyat Menggugat) Kabupaten Buol, Sofyan A Yusuf kepada Bolmora.com, Sabtu (19/09/20). 

Menurutnya, pernyataan rekanan yang mengaku tidak tahu menahu perusahaannya yang bakal mengerjakan proyek tersebut terindikasi telah terjadi proses penunjukan langsung yang tidak sesuai mekanisme pengadaan barang dan jasa. 

Lanjutnya, dimana dalam proses penunjukan langsung setidaknya ada tiga perusahaan penawar yang kemudian dilakukan evaluasi untuk menentukan perusahaan mana yang dinilai layak mengerjakan proyek ini. 

“Dari pengakuan rekanan menggambarkan tidak terjadi proses itu. Ini perlu dipertanyakan, artinya ada dugaan kongkalingkong dalam pelaksanaan proyek. Ini pintu masuk Kejaksaan untuk mengusutnya,”terang Sofyan. 

Sebelumnya, Manajemen PT. Sinar Mars Prima melalui Selvia I Urianto, mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu-menahu penyebab kenapa proyek fisik tersebut diberi penunjukan langsung kepada perusahaannya.

“Oleh Dinas PU-PR Buol kami ditunjuk sebagai rekanan pelaksana proyek, dan kami langsung menandatangani kontrak kerja yang disodorkan,”beber Selvia yang akrab disapa Ci’ Pia’, saat dikonfirmasi Bolmora.com, Sabtu (15/8/2020).

Sementara Kadis PUPR Buol Darsat juga sudah menjelaskan, bahwa paket proyek yang bersumber dari anggaran Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp.3,9 Miliar itu seharusnya dilakukan tender.

Namun pada saat proses evaluasi berlangsung, kata kadis, pelaksanaan lelangnya dihentikan menyusul adanya surat Wakil Bupati Buol menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Kemenkeu dan Kemendagri segera mengalihkan dana belanja modal barang dan jasa paling sedikit 35 persen dialihkan ke Biaya Tak Terduga (BTT) untuk persiapan penanganan Covid-19.

Lanjutnya, adapun pelaksanaan pekerjaan tanpa melalui proses tender karena dananya masih melekat pada BTT sehingga proses pengadaan hanya bisa dilakukan melalui penunjukkan langsung. Dasarnya Mendagri nomor 20 tahun 2020 dan edaran LKPP tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di masa pandemi Covid-19.

“Anggaran yang ada dalam BTT cuma satu prosesnya, hanya penunjukan langsung tidak bisa dilelang karena uang yang ada disana (BTT) tidak ada mereknya. Beda kalau di DPA kita lengkap rinciannya,”terang Darsat, kepada Media ini, Rabu (12/8/2020).***

(Syarif)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here