Penggunaan Dana Kelurahan Harus Sesuai Regulasi

0
76
Satpol-PP Bolmong Tertibkan kos-kosan BOLMORA.COM, BOLMONG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tidak hanya memburuh mobil bergoyang dan balap liar di Jalur Dua Lolak, namun dalam waktu dekat ini akan menertikan penduduk yang berada di kos-kosan. Sebagaimana yang ditegaskan sekretaris Satpol-PP Bolmong Linda Lahamesang. Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengobati keresahan masyarakat terhadap tingkah laku di sejumlah hunian kos-kosan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku umum. “Agenda penertiban kos-kosan harus dilakukan karena ada laporan masyarakat terkait penguhi kos-kosan yang suda tidak sesua aturan,”katanya Lanjutnya, pihaknya akan menggelar operasi penertiban kos-kosan di sejumlah titik, terutama di pusat kota Lolak. “Rencanannya minggu ini kita mulai operasinya,” ucapnya Menurutnya, nantinya Satpol-PP fokus pada razia data dan identitas penduduk penghuni kos-kosan, terutama pemuda yang menyewa tempat kos yang dinilai rawan tindakan negatif. “Sudah persiapan, dan kalau kedapatan sesuatu yang melanggar aturan yang berlaku, tentu ditindak tegas.”ujarnya Ia juga menjelaskan, selain penertiban kos-kosan, pihaknya juga rutin melakukan pemantauan di jalur dua arah Kantor Bupati Bolmong. “Biasanya seminggu tiga kali kami melakukan penertiban jalur yang banyak disinggahi pemuda yang berkendara roda empat dan roda dua tanpa alasan jelas hingga balap liar,”kata Linda Sebanyak 200 Desa Mulai Sususn RKPD Desa BOLMORA.COM, BOLMONG – Sebanyak 200 desa yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), mulai melaksanakan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020. Menurut Kepala Bidang Bina Pemerintahan dan Pengembangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Isnaidin Mamonto. dokumen RKP Desa ini sendiri, akan menjadi dasar atau acuan bagi pemerintah desa dalam menyusun Angggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020. “Penyusunan RKP Desa Tahun 2020 ditargetkan selesai pada tanggal 30 September 2019,”ucapnya Menurut Isnaidin, tahapan penyusunan RKP Desa diawali dengan pelaksanaan rembug stunting, sebagai bagian dari program konvergensi pencegahan stunting. Dimana, Kabupaten Bolaang Mongondow bersama dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi daerah prioritas pencegahan stunting untuk Provinsi Sulawesi Utara. Dilanjutkan dengan pelaksanaan pra musyawarah desa (pra musdes). “Pada pra musdes, desa melaksanakan musyawarah untuk membicarakan pokok-pokok program utama yang akan dimasukkan dalam RKP Desa pada musdes. Terutama hasil rembug stunting dan hasil komitmen desa untuk melaksanakan inovasi desa berdasarkan hasil pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (BID) pada Juli lalu,”katanya Ia juga mngatakan, setelah pra musdes maka tahap selanjutnya adalah musdes untuk membahas program-program yang akan dimasukkan dalam APB Desa. Terutama program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), serta hasil pada pra musdes. Terpisah, Koordinator Kabupaten Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Bolaang Mongondow, Christian Mokalu mengatakan, saat ini telah terbit Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. “Permendesa ini akan menjadi dasar bagi desa dalam menyusun program pembangunan dan pemberdayaan yang anggarannya berasal dari Dana Desa,”ujarnya Lanjutnya, pihaknya selaku pendamping profesional dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan desa terus bekerja maksimal dalam mendampingi desa untuk melaksanakan tahapan penyusunan RKP Desa Tahun 2020. “Mulai dari rembug stunting, pra musdes sampai nanti pada pelaksanaan musdes,”ucapnya Pemkab Bolmong Dukung Sulut Expo 2019 BOLMORA.COM, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) mendukung penuh kegiatan Sulut Expo 2019. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka hut ke - 55 provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Wakil Bupati Bolmong Yanny Tuuk menyatakan, Pemkab Bolmong siap berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Kepala Inspektorat Kota Kotamobagu Sair Lentang

BOLMORA.COM, KOTAMOBAGU – Para lurah di Kota Kotamobagu harus menggunakan dana kelurahan sebaik-baiknya, dan pastinya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Inspektorat Kota Kotamobagu Sair Lentang.

Dia mengingatkan agar para lurah dapat mengelola dana kelurahan dengan bijak.

“Gunakan Dana Kelurahan sesuai dengan regulasi,” ujar Lentang Kamis(19/9/2019).

Menurutnya, jika pengelolaan Dana Kelurahan sesuai dengan aturan yang ada, maka para Lurah tidak perlu khawatir akan adanya temuan saat diperiksa nanti oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Perlu diingat, Dana Kelurahan penggunaanya berbeda dengan Dana Desa. Perbedaannya, untuk Dana Desa ada biaya yang dikeluarkan untuk perangkat Desa, sedangkan untuk Dana Kelurahan hal tersebut tidak ada,” imbuhnya.

(Me2t)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here