BOLMORA, KOTAMOBAGU – Pemerintah dan masyarakat Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, membuat kejutan untuk Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara, di sela-sela peresmian Kantor Kelurahan Mongkonai Barat, Kamis (22/9/2016). Kejutan itu berupa kue ulang tahun yang sengaja disiapkan dalam rangka merayakan tiga tahun kepemimpinan pasangan Wali Kota Tatong Bara dan Wakil Wali Kota Jainuddin Damopolii (TB-JaDi).
Wali Kota yang melakukan peniupan lilin di kue tersebut, mengaku sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Kelurahan Mongkonai Barat atas perhatian yang diberikan.
“Syukur alhamdulilah, kepemerintahan saya dan pak Jainuddin hari ini sudah berusia tiga tahun. Terima kasih kepada masyarakat karena hingga saat ini masih terus menjaga kebersamaan yang sangat baik,” kata Tatong.
Menurutnya, dari sekian banyak prestasi yang diraih Pemkot Kotamobagu di tiga tahun ini tak lepas dari dukungan masyarakat. Hal kecil yang membuktikan bahwa masyarakat sangat mendukung program Pemkot adalah dengan memperhatikan masa kepemimpinan TB-JaDi yang sudah tiga tahun.
“Tentunya apa saja yang dirasakan masyarakat sampai hari ini, maka hal itulah yang kita klarifikasi ke bawah, mulai dari meresmikan berbagai kebutuhan masyarakat, dan masih banyak lagi lainnya yang kita lakukan,” tandasnya.
Semua itu pemerintah lakukan untuk mengetahui apakah pembangunan yang telah dilakukan berjalan dengan baik, apakah bisa dirasakan oleh masyarakat atau tidak. Sebab, tidak ada pemimpinan daerah yang bertujuan untuk tidak memajukan pembangunan untuk kepentingan masyarakat.
“Tetapi, apakah pembangunan itu bermanfaat dan telah dirasakan oleh masyarakat?, itu yang kita belum bisa diketahui oleh pemerintah. Oleh karena itu, selaku pemerintah saya harus terjun ke bawah dalam rangka klarifikasi dengan masyarakat,” ucap Tatong.
Diakuinya, diusia tiga tahun kepemimpinan masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi karena keterbatasan anggaran. Namun, keterbatasan itu menuntut pemerintah harus mengambil kebijakan terhadap program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas. Sebab, anggaran yang diusulkan untuk program pembangunan sebesar Rp800 miliar, sementara yang bisa dialokasikan dalam APBD, baru sebesar Rp500 miliar.
“Hampir setiap saat saya ke luar daerah untuk mencari tambahan. Agar, apa yang masyarakat inginkan bisa terpenuhi. Inilah yang saya maksudkan kekurangan kita. Tetapi, indikator yang prima atau indikator yang utama itu yang menjadi prioritas, karena dalam setiap perencanaan kita mengacu pada skala prioritas,” paparnya.(me2t)
