BOLSEL, Bolmora.com – Tahap I Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026, telah disetujui oleh tiga Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (BOLSEL) untuk dibahas ketahap selanjutnya.
Persetujuan tersebut disampaikan fraksi Trisakti, fraksi Gerakan Restorasi dan fraksi Kebangkitan Nasional pada agenda penyampaian pendapat umum dalam rapat Paripurna, Rabu, 20 Agustus 2025.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, didampingi Wakil Ketua DPRD serta dihadiri oleh para Anggota DPRD, Bupati Iskandar Kamaru,
Sekretaris Daerah Bolsel Marzanzius A. Ohy, S.STP., MAP, para Asisten Setda, pimpinan OPD, camat, serta ASN di lingkungan Pemkab Bolsel.
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara eksekutif dan legislatif yang memungkinkan proses pembahasan KUA-PPAS dapat berjalan dengan lancar. Ia menegaskan bahwa dokumen ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
“Keberhasilan pembangunan daerah merupakan perwujudan sinergi kinerja Pemda, DPRD, dan seluruh masyarakat. Hal ini diukur melalui berbagai indikator visi dan misi yang direfleksikan dalam target-target RKPD serta KUA-PPAS setiap tahunnya,” jelas Bupati.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemda telah menyiapkan berbagai langkah konkret dalam aspek pendapatan, pembiayaan, maupun belanja daerah guna mencapai target pembangunan. Berbagai program juga telah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan lainnya.
Bupati juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD dan ASN agar lebih proaktif, karena keterlibatan semua pihak sangat menentukan tercapainya sinergi positif dalam percepatan pembangunan.
“Walaupun masih dalam kondisi efisiensi, mari kita tetap mendukung program Presiden RI. Tahun ini Bolsel tidak menaikkan pajak, tetapi ada perubahan NCOP. Pajak daerah memang tidak terlalu besar, sehingga ini menjadi perhatian kita bersama,” tambahnya.
Ketua DPRD Arifin Olii berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan dengan baik hingga selesai sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat guna, tepat sasaran, serta berpihak pada kepentingan masyarakat Bolsel.***
