Gubernur Ditantang Berpikir Revolusioner dalam Mengusulkan Penjabat Bupati

0
234
Advertisement

Gubernur Ditantang Berpikir Revolusioner dalam Mengusulkan Penjabat Bupati

Bolmora, Bolmong

Rencana persiapan pengusulan tiga nama pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang nantinya akan dilakukan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, tampaknya perhatian tantangan dari Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Sehan Ambaru.

Dikatakan Sehan, idealnya Gubernur Sulut, dalam menentukan atau mengusulka penjabat bupati agar bisa berfikir Revolusioner. Dalam artian bahwa, tidak selamnya penjabat bupati itu harus diambil dari kalangan pejabat eselon II di lingkup Pemprov Sulut.

“Idealnya gubernur tidak kaku dan bisa mengusulkan penjabat bupati itu dari kalangan profesional atau kalangan ASN, misalnya dari jabatan terendah dalam pemerintahan tentu. Namun, harus dilihat juga dari latar belakangnya sebelum menjadi ASN. Yang terpenting kemampuanya dalam mengkonsolidasikan dan mengelola organisasi pemerintahan daerah dan paham dengan tata kelola pemerintahan,” imbuh Sehan, dalam rilisnya yang dikirim melalui Blackberry Mesengger (Blacberry), Minggu (08/05/2016) kemarin.

Menurutnya, gubernur Sulut harus berkaca dari kebijakan Presiden Republik Indonesia (RI) Jokowi, dalam sejarah mengambil langkah revolusioner, dengan mengankat Dirjen Kebudayaan dari kalangan professional, bukan mengambil dan mengangkat pejabat eselon I sebagaimana tuntutan aturan. Semua itu dilakukan Presiden karena pertimbangan kebutuhan. Di satu sisi, saat ini banyak pejabat eselon II yang hanya bermodal pangkat dan pendidikanya, akan tetapi tidak cerdas mengelola organisasi perangkat daerah, yang pada akhirnya gagal dalam melaksanakan fungsinya.

“Untuk itu, kami tantang gubernur Sulut untuk bisa mengambil langkah Revolusioner. Sebab, semangat dari terobosan ini menurut kami bisa diambil berdasarkan azas kebutuhan, dan bukan lagi atas dasar azas wajib karena tuntutan aturan semata,” papar Sehan.

Pada prinsipnya, lanjut Sehan, yang dicari adalah pemimpin yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan pemimpin yang dibutuhkan oleh aturan saja. Perlu diketahui pula, kekakuan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan birokrasi sekarang ini, dikarenakan pemimpin atau pejabat birokrasi yang masih berfikir dia hanya sebagai penjabat, bukan berfikir sebagai pelayan masyarakat.

“Kalau langkah ini diambil oleh gubernur, maka ini adalah sejarah dan terobosan baru yang diambil atas dasar kebutuhan masyarakat. Dan saya kira, ini memungkinkan untuk menjadi salah satu ketauladanan seorang gubernur,” pungkasnya.

Sebagaimana pada postingan berita online Bolmora.com, yang berjudul “http://www.bolmora.com/gubernur-siapkan-tiga-nama-untuk-penjabat-bupati-bolmong/, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, sudah mempersiapkan tiga nama pejabat eselon II di lingkup Peprov Sulut, untuk diusulkan sebagai Penjabat Bupati di Bolmong, sepeninggal Bupati Salihi B. Mokodongan, yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 16 Juli 2016 mendatang.(ady)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here