Gubernur Sulut Yulius Selvanus Temui Dirut Antam, Perjuangkan Harga Adil Tambang Rakyat Berbasis LBMA

Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus bertemu langsung dengan Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk Untung Budiharto di Jakarta pada Jumat (10/4/2026) untuk membahas kerja sama tambang rakyat Sulawesi Utara. Pertemuan strategis ini membahas penguatan Wilayah Pertambangan Rakyat atau WPR dan skema penyerapan hasil tambang masyarakat yang lebih adil. Yulius menegaskan komitmennya memperjuangkan harga hasil tambang rakyat Sulut yang layak, transparan, dan mengacu pada standar global London Bullion Market Association atau LBMA. Dengan demikian, kolaborasi Pemprov Sulut dan Antam ini membuka babak baru perlindungan penambang rakyat dari ketidakpastian harga yang selama ini merugikan mereka.

Pertemuan antara Gubernur Sulut dan Dirut Antam ini menjadi langkah konkret Pemprov Sulut dalam memperbaiki tata kelola sektor pertambangan rakyat. Selain itu, pembahasan teknis antara tim Antam dan Dinas ESDM Sulawesi Utara sudah berjalan untuk merumuskan skema implementasi di lapangan. Sementara itu, Antam dalam kesepakatan ini tidak hanya berperan sebagai pembeli hasil tambang tetapi juga sebagai mitra pemberdayaan. Oleh karena itu, kemitraan Antam dan penambang rakyat Sulut ini berpotensi mengubah ekosistem pertambangan rakyat secara fundamental dan berkelanjutan.

Yulius Selvanus Desak Antam Jadi Off-Taker Sekaligus Mitra Edukasi Penambang Rakyat Sulut

Gubernur Yulius Selvanus mendorong PT Antam untuk menjalankan dua peran strategis sekaligus dalam ekosistem tambang rakyat Sulawesi Utara. Pertama, Antam harus berperan sebagai off-taker yang menyerap hasil tambang rakyat dengan harga kompetitif berbasis standar LBMA. Selain itu, Antam juga harus menjadi mitra aktif dalam meningkatkan kapasitas penambang melalui edukasi teknis yang terstruktur. Dengan demikian, kerja sama Antam Sulut ini melampaui hubungan jual beli semata dan masuk ke ranah pemberdayaan ekonomi rakyat.

Program pendampingan yang Antam akan jalankan mencakup peningkatan kapasitas teknis penambang di seluruh Wilayah Pertambangan Rakyat Sulut. Selanjutnya, praktik pertambangan yang aman dan berkelanjutan menjadi standar minimum yang harus seluruh penambang rakyat terapkan. Bahkan, edukasi teknis ini akan mengurangi risiko kecelakaan kerja yang selama ini kerap menimpa penambang rakyat di berbagai lokasi. Oleh karena itu, aspek keselamatan menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda kerja sama tambang Sulut dan Antam yang sedang dirancang.

Yulius menegaskan bahwa penambang rakyat Sulawesi Utara selama ini menghadapi ketidakpastian harga yang sangat merugikan posisi tawar mereka. Selanjutnya, ketergantungan pada pembeli informal membuat penambang sering menerima harga di bawah nilai pasar yang sebenarnya. Sementara itu, acuan LBMA sebagai standar harga emas global akan memberikan transparansi yang selama ini absen dalam transaksi tambang rakyat Sulut. Akibatnya, kolaborasi dengan Antam berpotensi meningkatkan pendapatan riil penambang secara signifikan dan terukur.

Tim Antam dan Dinas ESDM Sulut Rumuskan Skema Implementasi WPR di Lapangan

Tim teknis PT Antam dan Dinas ESDM Sulawesi Utara segera bergerak merumuskan skema implementasi program di lapangan. Pembahasan teknis ini mencakup mekanisme penyerapan hasil tambang, penentuan harga referensi, dan jalur distribusi yang efisien. Selain itu, identifikasi lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat Sulut yang menjadi prioritas program juga masuk dalam agenda diskusi teknis. Dengan demikian, kolaborasi antara lembaga teknis kedua pihak memastikan program ini berjalan operasional dan tidak berhenti di tataran wacana.

Penguatan WPR Sulawesi Utara menjadi fondasi hukum yang memungkinkan penambang rakyat beroperasi secara legal dan terlindungi. Selanjutnya, legalitas ini membuka akses penambang terhadap program pembinaan, permodalan, dan perlindungan hukum yang selama ini sulit mereka jangkau. Bahkan, status legal juga meningkatkan daya tawar penambang dalam negosiasi harga dengan pembeli termasuk Antam. Oleh sebab itu, penguatan WPR menjadi prasyarat utama yang Pemprov Sulut harus selesaikan sebelum skema kemitraan penuh dapat berjalan.

Langkah Gubernur Sulut Yulius Selvanus menemui Dirut Antam secara langsung mencerminkan keseriusan Pemprov dalam memperjuangkan nasib penambang rakyat. Selanjutnya, pendekatan top-down dari kepala daerah langsung ke pimpinan BUMN mempercepat proses yang biasanya berlangsung lambat. Bahkan, momentum ini menempatkan Sulawesi Utara sebagai provinsi yang proaktif dalam mendorong kolaborasi BUMN dan pertambangan rakyat di tingkat nasional. Akibatnya, tata kelola tambang rakyat Sulawesi Utara kini memasuki fase baru yang lebih terstruktur, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan penambang.

• Harga Emas Hari Ini 12 Maret 2026 Turun, UBS, Antam, dan Pegadaian Ikuti Koreksi Pasar
• Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp14.000, Sentuh Rp2,57 Juta per Gram
• Pemkab Bolmong Bakal Siapkan WPR di Desa Bakan