DAK Bolsel Rp16,5M Bakal ‘Diambil’ Pemerintah Pusat

0
369
Advertisement

DAK Bolsel Rp16,5M Bakal ‘Diambil’ Pemerintah Pusat

Bupati, DPRD Dan Warga Sama-Sama Protes

Bolmora.com – Pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAk) sebesar 10 persen sesuai surat edaran Kementerian Keuangan nomor SE-10/MK.07/2016 menuai protes. Sebelumnya, Bupati, Hi Herson Mayulu, SIP angkat suara. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat dengan pemotongan 10 persen DAK tentu daerah yang dirugikan.

Jika itu terealisasi maka DAK Bolsel senilai RP.16,5M dari total sebesar Rp. 165 M akan hilang.  Kenapa harus dilakukan pemotongan di pemerintah daerah.”Kami protes atas kebijakan ini,” tegas Mayulu belum lama ini.

Tidak hanya bupati, lembaga eksekutif juga merasa kebijakan pemerintah pusat ini tidak adil. Menurut salah satu pimpinan DPRD Bolsel, Fadly Toliabu,itu kebijakan yang tidak adil dan tentu berdampak dalam proses pembangunan di daerah.

“Ini kebijakan yang tidak melihat subtansi persoalan di daerah, jangan seenaknya mengeluarkan kebijakan yang akan berdampak bagi daerah,” kritik Toliabu dengan nada tinggi. Mengetahui kebijakan yang tak populer ini, protes dan kecamatan tidak hanya dilakukan baik eksekuti fan legislatif namun elemen masyarakat juga ikut memprotes.

Menurut warga, kebijakan yang tiba-tiba dan prematur. Seharusnya sebelum mengeluarkan kebijakan yang berdampak bagi kepentingan semua pihak harus dikaji terlebih dahulu. “Terkesean seenaknya saja, mengeluarkan kebijakan,” ungkap salah satu pemuda Bolaang Uki, Mohammad Rizal Gobel penuh tanda tanya.

Disatu sisi, Presiden Republik Indonesia pernah mengatakan jika terjadi defisit anggaran APBN makan kebijakan pemotongan anggaran hanya akan dilakukan bagi kementerian tidak pemerintah daerah.”Ini justru daerah yang dikorbankan,” tambah Mohammad singkat.

DPRD pun sudah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan konsultasi ke pemerintah pusat. Seperti dikatakan koordinator Badan Anggaran DPRD, Riston Mokoagow secara resmi DPRD sudah melayangkan surat protes ke Kementerian Keuangan.

“Belum ada tanggapan dari kementerian untuk membatalkan pemotongan 10 persen DAK tersebut.” Terang Mokoagow.

Namun demikian, saran pihak Kementerian Keuangan, seperti dikatakan Riston sebaiknya dana sebesar Rp.10 persen dari DAK Bolsel jangan dulu dibelanjakan hingga menunggu selesai pembahasan APBN-P.

Dikatakannya pula, pemotongan 10 persen, hanya untuk pembangunan infrastruktur saja.”Sedangkan untuk kesehatan dan pendidikan tidak ada,” punngkas Mokoagow singkat.(ek/gm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here