BOLMORA.COM, BOLMUT — Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) adalah salah satu dari 514 kabupaten kota di Indonesia, yang terletak di daerah perbatasan antar provinsi bahkan negara. Dan sudah selayaknya Bolmut mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
Wacana tersebut berkembang lewat kegiatan Forum Diskusi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 yang diprakarsai oleh Badan Perencanaan dan Penelitian (Bappelitbang) Bolmut, Selasa (18/02), beberapa hari yang lalu.
Terpantau, kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pimpinan SKPD, Tokoh Masyarakat Bolmut Christofel Buhang, juga dengan pemateri Sekretaris Bappeda Provinsi Sulut dan Narasumber Prof Dr. Charles Kepel DEA., berbicara tentang arah kebijakan RKPD pemerintah daerah yang sempurna dan tepat guna, dimana kesimpulannya meruncing pada pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Perbatasan.
“Sebagai daerah perbatasan, Bolmut harus menjadi daerah khusus pengembangan dalam berbagai sektor. Tentunya ini harus dibarengi dengan langkah inovasi dari pemerintah daerah untuk mewujudkanya,” ujar Christofel Buhang.
Dirinya mengaku sangat mendukung, adanya wacana pemerintah daerah yang ingin menetapkan Kabupaten Bolmut pada program kerja tahun 2021, sebagai daerah pengembangan kawasan ekonomi khusus perbatasan.
“Inovasi ini seperti inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kami akan selalu mendukungnya,” tutur Buhang.
Semetara itu, Bupati Bolmut Drs. Hi. Depri Pontoh, melalui Kepala Bappelitbang Bolmut, Abdul Nazarudin Maloho mengatakan, kegiatan konsultasi publik ini, sebagai salah satu syarat dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah. Atas dasar itu, kegiatan ini menjadi momentum bagi Pemkab untuk saling berkonsultasi terhadap pembangunan daerah yang terintegrasi serta mampu menjawab berbagai aspek kebutuhan masyarakat.
“Salah satu program yang akan kita prioritaskan pada program kerja pemerintah daerah tahun 2021 yakni pengembangan KEK Perbatasan di Kabupaten Bolmut,” kata Maloho.
Diapun berjanji, pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Sulut, akan mengawal terus program tersebut hingga ke tingkat Musrembang Nasional.
“Untuk mewujudkannya, Program KEK Perbatasan akan kita kawal hingga ke tingkat pusat. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat untuk dapat terealisasi,” tutup Maloho.
(Awall).
