Irigasi Bolmong Disorot DPRD Sulut, Yongkie Limen: Daerah Lumbung Tapi Warga Beli Beras di Manado
BOLMORA.COM, SULUT – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Yongkie Limen, meminta perhatian serius Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulut terkait kondisi fasilitas irigasi di wilayah Bolaang Mongondow (Bolmong) yang dinilainya kian memprihatinkan.
Hal tersebut disampaikan Yongkie saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulut bersama Kepala Dinas PUPR Sulut, Deicy Paath, yang digelar di Ruang Komisi III DPRD Sulut, Senin (20/01/2026).
“Mohon ibu perhatikan soal irigasi. Kalau perlu, tinggalkan dulu pekerjaan lain dan fokus mengurus irigasi. Ironisnya, Bolmong menjadi tumpuan Sulut untuk swasembada pangan, khususnya beras, tapi masyarakat justru harus membeli beras di Manado. Ini bagaimana ceritanya?” tegas Yongkie di hadapan jajaran Dinas PUPR.
Yongkie mengungkapkan, berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, terdapat sejumlah jaringan irigasi di Bolmong yang rusak dan tak kunjung mendapat penanganan serius. Bahkan, ia mengaku enggan lagi mengunjungi salah satu lokasi irigasi karena selama tiga hingga empat tahun terakhir tidak pernah ada perbaikan, meski telah berkali-kali disampaikan.
“Sudah sekitar enam kali saya ke lokasi itu, tapi tidak ada perubahan. Padahal secara teknis tentu Dinas PUPR lebih memahami. Bahkan ada bendungan yang juga perlu diperbaiki. Kalau anggarannya sekitar Rp5 hingga Rp6 miliar, seharusnya bisa dialokasikan, karena manfaatnya sangat besar untuk mendukung swasembada pangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, masyarakat Bolmong sebenarnya telah menunjukkan komitmen besar di sektor pertanian. Selain padi, petani juga mulai menanam nilam dan jagung, namun keterbatasan infrastruktur irigasi menjadi kendala utama.
Yongkie juga menegaskan bahwa terdapat sembilan kewenangan provinsi terkait irigasi di wilayah Bolmong yang perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Sulut.
“Mohon ini benar-benar diperhatikan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut turut diperkuat oleh Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, yang menilai masukan Yongkie sebagai kritik konstruktif demi perbaikan kebijakan dan program ke depan.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas PUPR Sulut, Deicy Paath, tampak beberapa kali mengangguk dan mencatat sejumlah masukan yang disampaikan dalam rapat sebagai bentuk respons atas aspirasi DPRD.
(*/Jane)
