BOLMORA.COM, SULUT – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulut. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Komisi I DPRD Sulut, Senin (19/01/2026).
Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu, menjelaskan bahwa RDP ini bertujuan untuk mendengarkan pemaparan rencana program serta kondisi anggaran Dinas PMD pada tahun anggaran 2026.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PMD Provinsi Sulut, Darwin Muksin, memaparkan bahwa anggaran Dinas PMD tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Saat ini kami mendapatkan anggaran sebesar Rp9.291.920.000. Anggaran ini mengalami penurunan sekitar Rp2 miliar, yang juga dipengaruhi oleh kondisi anggaran di tingkat provinsi,” ungkap Darwin.
Ia menjelaskan, dengan anggaran tersebut Dinas PMD menetapkan satu program utama yang dijabarkan dalam tujuh kegiatan serta 25 subkegiatan, sebagaimana telah disampaikan kepada anggota dewan melalui handout.
“Secara teknis kami memiliki empat program dan tiga subkegiatan. Untuk belanja, realisasinya dapat dilihat pada halaman pertama dan kedua dokumen yang telah kami sampaikan,” jelasnya.
Darwin merinci, pada tahun 2026 belanja operasi mencapai sekitar Rp9 miliar, dengan belanja pegawai, gaji, administrasi, dan perkantoran sebesar Rp5,22 miliar. Sementara itu, belanja barang dan jasa dialokasikan sebesar Rp4,07 miliar.
“Dengan perhitungan tersebut, total anggaran Dinas PMD tahun 2026 tetap sebesar Rp9.291.920.000,” tambahnya.
Lebih lanjut, Darwin memaparkan sejumlah program yang akan dijalankan, di antaranya program penataan desa, program kerja sama desa sebesar Rp97 juta, program administrasi pemerintahan desa sebesar Rp430 juta, serta program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat dengan anggaran mencapai Rp2,674 miliar.
Besarnya alokasi pada program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat tersebut, menurut Darwin, disebabkan oleh adanya kegiatan PKK dan Posyandu.
Ia juga mengungkapkan bahwa belanja yang langsung menyentuh masyarakat pada beberapa bidang relatif kecil, yakni hanya berkisar antara Rp107 juta hingga Rp130 juta. Sementara itu, belanja modal dialokasikan sebesar Rp534 juta, yang diperuntukkan bagi kegiatan PKK.
(*/Jane)
