Komisi III DPRD Sulut Desak Perbaikan Jalan Ir. Soekarno, Kadis PUPR Ungkap Anggaran Ada Tapi Terkendala Regulasi
BOLMORA COM, SULUT– Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Berty Kapojos, menyoroti kerusakan Jalan Ir. Soekarno di Kabupaten Minahasa Utara saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulut. Rapat tersebut digelar di Ruang Komisi III DPRD Sulut, Selasa (20/01/2026).
Dalam rapat itu, Berty mempertanyakan kepastian realisasi perbaikan jalan yang kondisinya semakin dikeluhkan masyarakat, meski anggaran disebut telah tersedia.
“Bagaimana kelanjutan anggaran untuk Jalan Soekarno yang sudah rusak? Anggarannya ada, lalu pelaksanaannya kapan? Masyarakat sudah banyak bertanya-tanya,” tegas Berty.
Sorotan tersebut diperkuat oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut, Nick Lomban, yang meminta Dinas PUPR memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan tersebut.
“Ibu, mohon perhatiannya Jalan Soekarno. Kerusakan jalan ini banyak dikeluhkan masyarakat,” ujar Nick.
Nick juga menegaskan bahwa dirinya bersama Ketua Komisi III merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung, sehingga aspirasi masyarakat terkait kerusakan jalan tersebut kerap disampaikan langsung kepada mereka.
“Ketua dan saya berasal dari Dapil Minut dan Bitung. Jalan ini selalu dikeluhkan kepada kami. Mohon benar-benar diperhatikan,” pintanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Sulut, Deicy Paat, menjelaskan bahwa pada tahun anggaran berjalan telah dialokasikan dana sekitar Rp1 miliar untuk penanganan titik-titik kerusakan jalan, termasuk Jalan Ir. Soekarno.
“Pada Januari 2026 ini sementara berproses. Namun saat ini kami menghadapi kendala, bukan dari internal kami, melainkan dari regulasi LKPP yang mengharuskan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki sertifikasi kompetensi tipe B,” jelas Deicy.
Ia menambahkan, regulasi tersebut baru diterbitkan pada tahun lalu, sementara di lingkungan Dinas PUPR maupun sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya masih banyak pejabat yang belum memiliki sertifikasi dimaksud.
(*/Jane)
