Komisi IX DPR RI menggelar kunjungan kerja reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 ke Kabupaten Minahasa Selatan, Rabu (22/4/2026). Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., bersama Wakil Bupati Brigjen TNI (Purn.) Theodorus Kawatu, S.I.P., menerima rombongan di Kantor Bupati Minahasa Selatan. Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, S.E., memimpin langsung rombongan bersama sejumlah anggota komisi dan perwakilan mitra kerja.
Kunjungan ini fokus mengawasi pelaksanaan program strategis nasional sekaligus menyerap aspirasi daerah. Tiga sektor utama menjadi sorotan: pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Pertemuan tersebut membuka ruang dialog konstruktif antara DPR RI dan Pemkab Minahasa Selatan dalam memperkuat sinergi kebijakan pusat-daerah.
Bupati Franky Wongkar Apresiasi Kunjungan, Harap Sinergi Pusat-Daerah Menguat
Bupati Franky Donny Wongkar menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Minahasa Selatan sebagai lokus kunjungan reses Komisi IX DPR RI. Ia berharap pertemuan tersebut memperkuat sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan riil daerah. Momentum ini, menurutnya, membuka ruang strategis untuk berdialog, bertukar informasi, dan menyampaikan aspirasi pembangunan.
Wongkar juga mengharapkan dukungan, arahan, serta sinergi dari segenap anggota Komisi IX DPR RI dalam mengatasi tantangan yang dihadapi daerah. Pemkab Minahasa Selatan, tegasnya, membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan, saran, dan rekomendasi demi kemajuan pembangunan. Pendekatan terbuka ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Minsel.
Santunan Program PERKASA Diserahkan Simbolis kepada Ahli Waris Pekerja Keagamaan
Agenda kunjungan diisi dengan pertukaran cenderamata antara Komisi IX DPR RI dan Pemkab Minahasa Selatan sebagai simbol sinergi. Ketua Komisi IX DPR RI bersama Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan turut menyerahkan manfaat program perlindungan secara simbolis kepada ahli waris. Santunan itu berasal dari Program PERKASA (Perlindungan Pekerja Keagamaan) yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Utara.
Penyerahan santunan ini membuktikan komitmen negara dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat rentan. Pekerja keagamaan yang selama ini berada di luar skema perlindungan formal kini mendapatkan kepastian jaminan sosial melalui Program PERKASA. Langkah ini menjadi model bagi daerah lain dalam memperluas cakupan perlindungan kepada kelompok pekerja yang belum tersentuh sistem jaminan sosial konvensional.
Anggota Komisi IX Lintas Fraksi dan Mitra Kerja Hadir Lengkap di Minsel
Kunjungan reses ini dihadiri sejumlah anggota Komisi IX DPR RI lintas fraksi. Nama-nama yang hadir antara lain Dr. H. Edy Wuryanto, Pulung Agustanto, Obet Rumbruren, Dr. Ir. Heru Tjahjono, Ir. Sri Meliyana, Irma Suryani, Rahmawati Herdian, H. Asep Romy Romaya, Dr. Hj. Netty Prasetiyani, dr. Gamal, Dr. H. Ashabul Kahfi, dan Tutik Kusuma Wardhani. Rombongan juga menyertakan Sekretariat, Tenaga Ahli, dan Tim Multimedia Komisi IX.
Mitra kerja Komisi IX yang turut hadir mencakup Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Gizi Nasional, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Dari unsur daerah, Wakil Ketua DPRD Minsel, Kepala BKKBN Sulut, Kadis Tenaga Kerja Sulut, Kadis Kesehatan Sulut, Dirut RSUP Prof. Kandou, Kepala Balai Besar POM Manado, Kepala BLK Bitung, serta Kepala BP3MI Sulut ikut menyaksikan kegiatan.
Sekretaris Daerah Minahasa Selatan, Glady Kawatu, bersama para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama turut mendampingi seluruh rangkaian acara. Kehadiran jajaran lintas instansi ini mempertegas bahwa agenda reses Komisi IX DPR RI menjadi momentum penting bagi Minahasa Selatan dalam memperkuat kebijakan kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial ke depan.