Setelah KemenPAN-RB, DPRD dan Pemda Bolmut Bakal Datangi DPR RI untuk Perjuangkan Nasib Honorer K2
BOLMORA, BOLMUT – Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bolmut untuk memperjuangkan nasib sisa honorer kategori dua (K2) terus berlanjut. Setelah melakukan kunjungan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), kini DPRD menjadwalkan kunjungan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), terkait hal tersebut. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Bolmut Saiful Ambarak, saat bersua dengan wartawan BOLMORA.COM , Rabu (10/10/2018).
“Kami akan menjadwalkan kembali untuk melakukan kunjungan di DPR RI, guna menyuarakan nasib sisa honorer K2 khususnya di Kabupaten Bolmut, yang telah menjadi isu nasional ini,” ugkap Ambarak.
Ketua DPRD yang akrab disapa Ami Ipun ini pun mengungkapkan, alasan kedatangan DPRD Bolmut bersama Pemda, untuk mencari solusi di DPR-RI terkait kebijakan pemerintah saat ini, yang telah diatur dalam Undang-undang (UU) ASN Nomor 5 tahun 2014, yang notabenenya adalah produk dari DPR RI.
“Mudah-mudahan, di DPR RI kita akan mendapatkan solusinya,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bolmut Aktrida Datunsolang menambahkan, nasib sisa honorer K2 nantinya akan dibahas kembali saat kunjungan di Komisi II DPR RI, yang membidangi nasib tenaga honorer K2.
“Kami akan terus mempresure nasib honorer K2 kepada pemerintah pusat. Agar Komisi II DPR RI dapat merevisi UU ASN yang telah menjadi dasar perekrutan honorer K2,” singkatnya.
Sebelumnya, pada pertemuan yang dilakukan belum lama ini, pihak KemenPAN-RB yang diwakili Bidang Pengaduan honorer K2 mengungkapkan, keluhan dari berbagai kabupaten/kota dihampir seluruh provinsi ini terkendala dengan adanya aturan UU ASN Nomor 5 tahun 2014, terkait pengangkatan sisa honorer K2.
(awal)
