Dinas PMD Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa

0
92
Dinas PMD Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa
Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa

BOLMORA, BOLMONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Desa, bagi para sangadi dan bendahara desa se-Kabupaten Bolmong, yang dipusatkan di Hotel Sutan Raja Kotamobagu.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari, sejak 9-11 Oktober ini dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekda Bolmong Buang Derek Panambunan, mewakili Bupati Bolmong, Selasa (9/10/2018).

Dalam kesempatan tersebut Panambunan meyampaikan apresiasi, serta ucapan terima kasih kepada ketua dan jajaran Pengurus Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK), nara sumber dari Kementerian Desa dan PDTT RI, dan jajaran Dinas PMD, atas pelaksanaan kegiatan yang sangat penting dan strategis itu.

“Muda-mudahan, dengan adanya kegiatan ini dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa,” ucapnya.

Dikatakan, saat ini desa tidak hanya menjadi fokus pembangunan, tetapi juga sebagai perancang pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Sehingga, desa tidak lagi menjadi objek sasaran pembangunan, tetapi menjadi subjek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan.

“Desa tidak lagi menjadi fokus pembangunan daerah, tapi sudah menjadi fokus pembangunan,” ujar Panambunan.

Menurut dia, salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa ialah, setiap aparatur pemerintah desa mampu memberikan pelayanan, serta mampu membawa kondisi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik.

“Ukuran keberhasilan di tingkatan desa ialah mampu membawa masyarakatnya ke arah hidup yang lebih baik,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas (PMD) Bolmong Achmad Yani Damopolii menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya bimtek pengelolaan keuangan desa ini untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada aparatur pemerintah desa, dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

“Tentunya dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas penggunaan dana yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa,” paparnya.

(agung) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here