2019, Wartawan Mitra Kerja Pemkot Kotamobagu Wajib Kantongi Sertifikat Kompetensi

0
74
2019, Wartawan Mitra Kerja Pemkot Kotamobagu Wajib Kantongi Sertifikat Kompetensi
Gambar istimewa Standar Kompetensi Wartawan (Sumber google)

BOLMORA, KOTAMOBAGU – Pada tahun 2019 nanti, semua wartawan yang bermitra dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu harus mengantogi sertifikat kompetensi wartawan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kotamobagu Ahmad Yani Umar, kepada sejumlah wartawan, Rabu, (12/09/2018), di ruang kerjanya.

Menurutnya, ini dilakukan untuk penerapkan profesionalitas kemitraan kerja dalam program penyebarluasan informasi pemerintah daerah.

“Sudah saatnya Pemkot Kotamobagu menerapkan profesionalitas di bidang kemitraan kerja dengan media massa khususnya wartawan yang bekerja pada perusahaan pers yang menjadi mitra kerja. Wartawan wajib memiliki sertifikat kompetensi,” ujar Yani.

Dikatakan, sertifikat kompetensi wartawan merupakan salah satu syarat yang sebenarnya mutlak diterapkan dalam hal kemitraan kerja. Apalagi terkait dengan pengelolaan keuangan dan penyebarluasan informasi pemerintah daerah menggunakan media massa.

“Pemkot Kotamobagu menghendaki wartawan yang menjadi mitra kerja telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dilaksanakan oleh organisasi wartawan sebagai lembaga pers yang disahkan oleh Dewan Pers RI. Kami sudah berkordinasi dengan organisasi PWI yang tercatat memiliki kepengurusan di Kota Kotamobagu. Kompetensi wartawan sangat penting, tentu sertifikasi kompetensi memang tidak hanya berlaku dan, baik di bidang medis (kesehatan) maupun bidang pendidikan,” terangnya.

Karena pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara yang dikelola oleh Diskominfo di bidang penyebarluasan informasi, Pemkot Kotamobagu menggunakan media massa, maka sudah saatnya harus mengikuti regulasi Dewan Pers RI. Agar Pemkot Kotamobagu bisa lebih memilah mitra kerja yang memenuhi aturan.

“Sebenarnya Pemkot Kotamobagu hanya menuntut profesionalitas yang memang sudah diamanatkan oleh UU Nomor: 40 Tahun 1999, dan Peraturan Dewan Pers RI, tentang kompetensi wartawan. Diskominfo sendiri hanya mempertegas legalitas seorang wartawan sesuai aturan di atas. Apalagi, ketika menjadi mitra kerja pemerintah daera, maka harus memenuhi standar kompetensi dalam melaksanakan tugas peliputan di lapangan,” ungkap Yani.

Dia mengimbau agar wartawan mitra kerja Pemkot Kotamobagu yang masih belum memiliki kartu dan sertifikat kompetensi wartawan yang diterbitkan oleh organisasi wartawan dan Dewan Pers RI agar segera mengikuti UKW melalui organisasi wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers RI.

“Ya’ bagi wartawan yang belum mengantongi sertifikat, segeralah mengikuti UK mengikuti UKW,” imbuhnya.

(*/Redaksi BOLMORA.COM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here