Alih Kelola UDK Tak Lepas Suport dan Campur Tangan dari Bupati Bolmong

0
26
Tampak Bupati Bolmong yasti Soepredjo Mokoagow, saat menghadiri penyerahan SK Alih Kelola UDK

BOLMORA, BOLMONG – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow, menghadiri dan mengikuti Penyerahan Surat Keputusan (SK) Alih Kelola Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK), kepada Yayasan Pendidikan Kotamobagu Mandiri (YPKM), yang dilaksanakan di rumah dinas (Rudis) Wali Kota Kotamobagu, Kamis (13/9/2018).

Dalam sambutanya Wali Kota Kotamobagu  Tatong Bara mengatakan, ini merupakan angin segar untuk perbaikan dunia pendidikan di Bolaang Mongondow Raya (BMR).

“Alhamdulilah, ini adalah wujud komitmen atas dunia pendidikan di Kota Kotamobagu. Apalagi UDK merupakan Universitas tertua di BMR,” kata Tatong.

Menurutnya, semua tidak lepas dari usaha dan campur tangan Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, yang kala itu masih sebagai Anggota Komisi XX DPR RI.

“Saya ucapkan banyak terima kasih atas kepedulian besar Bupati Bolmong ibu Yasti Soepredjo Mokoagow, yang kala itu masih di legislatif pusat. Beliau kepada saya mengatakan, tugas wali kota adalah mampu menyelesaikan UDK di anatara kesemrautan yang ada, dan Alhamdulilah hari ini berbuah manis,” ungkapnya.

Tak bisa dipungkiri, lanjut Tatong, keberadaan Universitas adalah salah satu syarat untuk menjadi provinsi.

“Ini perlu didorong. Tak hanya Pemkot dan Pemkab Bolmong, tapi semua pemerintah yang ada, mengingat ini juga adalah salah satu syarat agar menjadi provinsi. Ini kian memantapkan kita bisa menjadi provinsi,” katanya.

Senada, Ketua YPM Umar Paputungan, yang juga mantan Rektor UDK mengatakan, perjalanan perkembangan UDK tidak lepas dari peran Pemkot Kotamobagu, terutama Bupati Bolmong Yasti Seopredjo, yang kala itu masih menjadi anggota DPR RI.

“Kami banyak berbincang tentang bagaimana dunia pendidikan di Bolmong, termasuk juga bagaimana UDK ini,” jelasnya.

Dirinya berharap, UDK akan terus bekembang dan menjadi kebanggaan di BMR.

“Semoga terus berkembang, karena Universitas dalah satu syarat untuk jadi provinsi, harus ada perguruan tinggi, tak perduli negeri atau swasta. Sehingga, kita bisa melebur dan mendorong UDK lebih berkembang, unggul dan diridhoi,” tutupnya.

(agung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here