Bupati Hadiri Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017

0
101
Bupati Hadiri Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017
Suasana saat rapat paripurna akan dimulai

BOLOMORA, BOLTIM – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar, bersama wakil Bupati Rusdi Gumalangit, menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, yang digelar di gedung DPRD Boltim, Senin (9/7).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Marsaoleh Mamonto, didampingi Wakil Ketua Sumardia Modeong, dan turut dihadiri oleh unsur Forkopimda serta jajaran ASN Pemkab Boltim.

Dalam kesempatan itu, Sehan mengatakan bahwa pelaksanaan APBD Tarhun Aanggaran 2017 ini didasarkan pada Undang-Undang tentang pemerintahan daerah.

Sehan berharap kepada Sekertaris Daerah (Sekda) dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) supaya lebih meningkatkan kinerja agar lebih maksimal.

“Jangan hanya sumringah dengan mendapatkan gaji 13 dan 14, akan tetapi kinerja tidak maksimal. Harus ada balance antara tunjangan dan pekerjaan,” tegasnya.

Pun demikian, Sehan mengapresiasi DPRD atas penilaian kinerja di setiap SKPD yang harus menyerahkan laporan sebagaimana mestinya.

“Saya mendukung apa yang telah dilakukan DPRD, yang mampu memantau titik kekurangan dan kelalaian dari masing SKPD,” ujar Sehan.

Beralih ke desa, Sehan mengimbau kepada kepala desa (Kades) agar lebih berhati-hati dalam mengolah Dana Desa (Dandes) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

“Mengingat, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) akan segera bertandang dan memeriksa kinerja para sangadi se-Boltim dalam waktu dekat ini, maka manfaatkan Dandes dan ADD untuk kepentingan rakyat. Sebab, rakyat sangat sensitif tentang anggaran, dan DPRD adalah wakil rakyat yang harus siap menerima aspirasi dan keluhan rakyat,” pungkasnya.

Ia pun mengingatkan agar capaian WTP yang kelima kali adalah sebuah kewajiban, dan jangan menganggap hebat, tapi ini adalah awal dari kesuksesan pemda tentang administrasi.

“Jangan berbangga dengan pencapaian WTP yang ke-5 kalinya, karena ini sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah,” tutup Sehan.

Hasil rapat tentang penetapan Rranperda 2017 disetujui oleh seluruh jajaran DPRD.(ayax vay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here