BOLMORA, KOTAMOBAGU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu mengadakan penandatangan perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) di bidang hukum dengan Kejaksaan Negeri Kota Kotamobagu, Kamis (31/5/18).
“Perjanjian kerja sama tersebut dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kota Kotamobagu,” kata Ketua KPU Kota Kotamobagu Nova Tamon, yang didampingi empat komisioner masing-masinmg Asep Sabar, Iwan Manoppo dan Ridwan Kalauw.
Menurutnya, Pilkada memang selalu rawan gugatan, terutama dari peserta yang tidak puas dengan hasil Pilkada. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dengan telah ditandatangani perjanjian kerja sama ini, KPU Kota Kotamobagu akan dibantu Kejaksaan khususnya di bidang bantuan hukum, pertimbangan hukum serta tindakan hukum.
“Setelah perjanjian ini, Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan hukum apa saja, baik lisan maupun tertulis. Juga bantuan teknis dalam pembuatan produk-produk hukum berkaitan dengan seluruh tahapan Pilkada Serentak 2018,” jelas Nova, sambil berharap dalam pemilihan nanti tidak akan muncul permasalahan di bidang hukum.
Sementara itu, Kajari Kotamobagu Dasplin, S.H, M.H., mengakui bahwa Pilkada kali ini memang cukup menguras tenaga dan pikiran. Tidak hanya KPU Kota Kotamobagu, tapi juga seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, semuanya terfokus pada Pilkada ini.
“Kami sudah menangani berbagai kasus Pemilu, termasuk Pilkada di kabupaten/kota di Sulawesi Utara (Sulut). Mudah-mudahan amanah ini bisa kami jalankan dengan baik,” tegas Dasplin, seraya berpesan kepada KPU Kota Kotamobagu untuk mengutamakan ketelitian dan kekompakan.
“Perlu diingat, mulai sekarang dokumen-dokumennya ditata dan dikelola dengan baik, sehingga ketika ada gugatan semuanya bisa dipenuhi,” sambung Dasplin.
Adapun penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Ketua KPU Kota Kotamobagu Nova Tamon, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu Dasplin, S.H, M.H., bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu.(**/me2t)
