BANNER PANWASLU KOTAMOBAGU
BANNER PEMKOT KOTAMOBAGU
BANNER PEMKAB BOLMUT

Lagi, 15 ASN di Bolmong Terancam Kena Sanksi Disiplin

Pemberian sanksi kepada 15 ASN tersebut dikarenakan para ASN telah melanggar kode etik sebagai aparatur, dan melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010.

0 76

BOLMORA, BOLMONG – 15 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong), kembali dijatuhkan hukuman sanksi disiplin.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong, melalui Kepala Bidang Displin, Fasilitas Profesi dan Informasi Aparatur Abdussalam Bonde, pemberian sanksi kepada 15 ASN tersebut dikarenakan para ASN telah melanggar kode etik sebagai aparatur, dan melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010.

“15 ASN yang mengikuti sidang kode etik, rata-rata didominasi kasus perceraian. Selain perceraian, ada juga kasus perselingkuhan. Saat ini, ada 10 kasus perceraian, dua kasus perselingkuhan, dan tiga kasus pelanggaran kode etik,” katanya.

Diungkapkan, sanksi yang akan diberikan nantinya ditentukan pada saat putusan sidang majelis kode etik (MKE). Sedangkan untuk pelaksanaan sidang kode etik, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pimpinan. Namun, jika sudah mengikuti sidang kode etik, otomatis akan ada sanksi yang diberikan.

“Dari 15 ASN yang disidang, terdapat satu ASN yang terancam dipecat dengan tidak hormat, karena yang bersangkutan tidak masuk selama 60 hari. Sementara, kasus perselingkuhan akan diberikan sanksi lagi. Aturannya, jika laki-laki yang terbukti berselingkuh, maka sanksi yang diberikan penurunan pangkat. Tapi kalau perempuan bisa saja dipecat dengan tidak hormat. Sedangkan kasus cerai mungkin hanya diberikan pembinaan saja,” urai  Abdussalam.

Ia menambahkan, pihaknya sudah mengajukan nama-nama untuk dilakukan sidang kode etik. Pemberian sanksi kepada ASN merupakan amanat dan aturan perundang-undangan sebagai aparatur (Abdi Negara). Apalagi, di bawah pemerintahan Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow, dan Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk, serta ditopang Sekda Tahlis Gallang, sangat tegas melakukan penataan disiplin birokrasi. Hal ini dilakukan agar para ASN betul-betul bekerja dan mampu bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan.

“Penataan disiplin itu sangat penting. Jika melakukan pelanggaran, maka wajib diberikan sanksi. Ini juga agar ada efek jerah bagi ASN,” tutupnya.(agung)

BANNER DPRD BOLMUT
Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.