BANNER PEMKOT KOTAMOBAGU
BANNER PEMKAB BOLMONG

DPRD Boltim Gelar Rapat Kerja dengan PPL

Komisi II Bidang Keuangan dan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (12/2/2018), menggelar rapat kerja dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) se-Kabupaten Boltim

27

BOLMORA, BOLTIM – Guna meningkatkan mutu dan kualitas petani yang ada di Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Komisi II Bidang Keuangan dan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (12/2/2018), menggelar rapat kerja dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) se-Kabupaten Boltim.

Pada rapat kerja tersebut, banyak hal yang menjadi perhatian dari DPRD. Di antaranya, fasilitas pendukung dan biaya operasional lapangan bagi PPL dalam melaksanakan tugas pendampingan ke petani, untuk meningkatkan mutu dan hasil dari para petani.

Kebutuhan PPL ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Penyuluhan Mulyani Kolopita, di hadapan Ketua Komisi II dan anggota.

“Tugas PPL adalah melakukan pendampingan ke petani, sampai tiga kali dalam seminggu melakukan kunjungan. Dan dalam catatan kami, ada 5 orang PPL yang tidak memiliki fasilitas kendaraan, serta biaya operasional,” ungkapnya.

panwas

Menanggapi keluhan dari PPL, Ketua Komisi II Argo Sumaiku mengatakan, memang dalam tugas pendampingan ke petani harus ada anggaran yang memadai. Namun, harus berimbang juga dengan hasil kerja pendampingan tersebut.

“DPRD akan mendorong Pemkab supaya ada anggaran untuk pelaksanan pendampingan. Tentunya, harus berimbang juga dengan tugasnya, seperti adanya keberhasilan dari kelompok tani yang didampingi secara berkelanjutan. Nantinya, kami juga akan melakukan peninjauan di lapangan, sebagai fungsi pengawasan kami, apakah ada perkembangan untuk petani atau tidak,” tandas Argo.

Terkait dengan kebutuhan operasional berupa kendaraan, diketahui bahwa pengadaan kendaraan bermotor roda dua untuk PPL itu ada 10 unit, namun peruntukkannya ada tiga unit yang digeser ke dinas lain. Hal itu sebagaimana diungkapkan PPL pada rapat tersebut.

Menanggapi hal itu, Argo menegaskan bahwa peruntukkan kendaraan tersebut harus dikembalikan, karena setiap dinas ada pengadaan masing-masing.

“Kami minta untuk dikembalikan ke peruntukannya, karena seharusnya dinas yang menggunakan kendaraan tersebut bisa menganggarkan pengadaan kendaraan di dinasnya,” pungkasnya.(ayax vay)

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.