BERITA BOLMONG RAYA

Setya Novanto Disarankan Tak Penuhi Panggilan KPK?

sehingga Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menyarankan kliennya untuk tidak menuruti permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemanggilan kepada Setnov, sebagai saksi untuk melengkapi berkas pemeriksaan terhadap tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo

972

BOLMORA, NASIONAL – Alasan tak ada izin dari Presiden RI Joko Widodo, sehingga Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menyarankan kliennya untuk tidak menuruti permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemanggilan kepada Setnov, sebagai saksi untuk melengkapi berkas pemeriksaan terhadap tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.

“Kami belum tahu beliau bakal hadir atau tidak. Tapi kami memberi saran agar tidak hadir, karena KPK tidak punya wewenang untuk memanggilnya. Klien kami berhak tak memenuhi panggilan KPK, karena tak ada izin dari presiden,” ujar Fredrich, di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (12/11/2017) sore tadi.

Dikatakan, dengan tidak memenuhi panggilan KPK, itu menunjukan bahwa Ketua DPR RI yang akrab disapa Setnov, taat dan patuh pada hukum.

“Malah yang tidak taat itu KPK. Terutama pembangkangan terhadap Undang-undang  (UU MD3),” ucap Fredrich.

Ia pun yakin jika KPK tak bisa melakukan pemanggilan paksa, apabila Setnov mangkir dari panggilan pemeriksaan. Bahkan, ia balik mengancam dapat melakukan hal serupa kepada KPK, karena sudah bertindak tidak sesuai dengan Undang-undang.

“Kami kan juga ada upaya paksa. Barang siapa melawan konstitusi tidak akan dibiarkan oleh pemerintah, baik TNI atau Polisi. Jadi kita akan minta perlindungan,” katanya.

Terpisah, Setya Novanto mengaku belum bisa memastikan apakah dirinya akan memenuhi panggilan KPK atau tidak.

“Lihat nanti. Kami sedang kaji semua yang berkaitan dengan masalah hukum,” tandas Ketua Umum Partai Golkar itu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, terkait situasi yang dialami Setnov, pihaknya berharap pada komitmen presiden atas supremasi hukum.

“Memang kita adalah negara hukum, sehingga hukum harus menjadi pemegang remote control terhadap seluruh sistem hidup kebangsaan kita ke masyarakat kita. Saya kira itu yang penting,” pungkas Idrus.

Sebagaimana pemberitaan sebelummnya, KPK telah menjadwalkan pemanggilan Setnov, pada Senin (13/11/2017) besok.(**)

Baca: (Senin Besok, KPK Kembali Panggil Setya Novanto/)

Sumber: CNNIndonesia.com

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.