BERITA BOLMONG RAYA

Kapolsek Diberi Tanggung Jawab Mengawasi Pengunaan Dandes

MoU ini berlaku selama 2 tahun ke depan, sejak ditandatangani ketiga pihak. Jika masa berlaku habis, maka dapat diperpanjang dengan catatan koordinasi antar pihak yang terikat paling lambat 3 bulan sebelumnya

169

BOLMORA, NASIONAL – Dilaksanakannya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pencegahan, pengawasan, penanganan permasalahan dana desa antara Kapolri Jendral Tito Karnavian dengan dua menteri, masing  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Sandjojo, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, maka dengan demikian anggota Polri yang menjabat sebagai kapolsek diberi tanggung jawab mengawasi penggunaan dana desa (Dandes).

Adapun tujuan penandatanganan MoU, yaitu untuk terwujudnya pengelolaan Dandes yang efektif, efisien dan akuntabel melalui kerja sama antar ketiga pihak ini.

MoU ini berlaku selama 2 tahun ke depan, sejak ditandatangani ketiga pihak. Jika masa berlaku habis, maka dapat diperpanjang dengan catatan koordinasi antar pihak yang terikat paling lambat 3 bulan sebelumnya.

“Pengawasan dana desa ini kita sepakati tunggal yang mengawasi, yaitu kapolsek dengan bhabinkamtibmasnya,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo, di gedung Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).

Menurutnya, pekan depan pihaknya akan mengumpulkan para wali kota/bupati se-Indonesia untuk menekankan perihal tidak boleh ada upaya intervensi kepada kapolsek, dalam hal pengawasan dana desa.

“Bupati dan wali kota akan kami kumpulkan sampai ke camat. Hal ini dalam rangka memberitahukan bahwa tidak boleh ada intervensi dari peran kapolsek dan kapolres dalam hal pengawasan Dandes,” tegas Kumolo.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Setyo Warsito mengatakan, rencana MoU ini sudah ada sejak awal Juli 2017 lalu. Saat itu, Kapolri mengadakan rapat dengan (Kemendes PDTT) soal pengawasan anggaran desa.

“MoU antara Kapolri, Mendes, dan Mendagri sudah sejak dua bulan lalu direncanakan. Supaya dana desa tepat sasaran, tepat guna, maka perlu ada pendampingan dan pengawasan,” ungkap Setyo Wasisto.

Ia menjelaskan, unsur Polri yang akan terlibat langsung pengawasan penyerapan Dandes adalah Bhabinkamtibmas. Keterlibatan Polri sendiri sebagai upaya preventif penyelewengan Dandes.

“Polri yang dilibatkan dalam hal ini adalah Bhabinkamtibmas. Ini upaya preventif. Upaya respresif itu paling akhir, kalau terjadi penyimpangan,” sebutnya.

Setyo juga menggambarkan teknis pengawasan Dandes oleh Polri. Sebagai contoh, seorang kepala desa hendak membangun jalan umum. Maka polisi akan memastikan material bangunan sesuai dengan spesifikasi dan waktu pengerjaan yang tertuang dalam proposal kerja.

“Misalkan kepala desa punya program, seperti membangun jalan 100 meter, lalu ada nanti spefisikasi teknisnya seperti apa. Nah, kita lakukan pengawasan, betul nggak spesifikasinya, betul nggak dikerjakan pada bulan yang bersangkutan. Jadi, selain melakukan pengawasan fisik, kita juga akan melakukan pengawasan penggunaan anggaran,” papar Setyo.

Sumber Detiknews

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.