Bolmong

Hingga Penghujung Tahun, Kemendagri Monev dan Asistensi Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi di Malut

BOLMORA.COM, MALUT – Meski sudah memasuki penghujung tahun 2022, namun Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih terus melakukan monitoring dan evaluasi (Monev), sekaligus asistensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk penanganan inflasi di Provinsi Maluku Utara (Malut), Kamis (22/12/2022). Dimana, Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu daerah dengan realisasi APBD terendah dan inflasi paling rendah di Indonesia.

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Muhammad Valiandra, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuda Rikie, dan Tim Teknis Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagi.

Selain itu, turut hadir dalam acara tersebut jajaran pemerintah daerah (Pemda) setempat di antaranya Bupati Halmahera Barat James Uang, Wakil Bupati Halmahera Barat Djufri Muhamad, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Halmahera Barat Chuzaemah Djauhar, Wakil Ketua DPRD Halmahera Barat Robinson Missy, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera, camat, dan operator Sitem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) se-kabupaten setempat.

Dalam sambutannya, Agus Fatoni menjelaskan pentingnya sosialisasi dan pemahaman pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2022.

“Tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah,” tegas Fatoni.

Fatoni menjelaskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan pengendalian inflasi harus sama dengan mekanisme penanganan pandemi Covid-19.

“Dan peningkatan kapasitas di bidang pengelolaan keuangan daerah harus lebih fokus, sehingga kalau semua itu dilakukan, maka tata kelola keuangan akan semakin baik dan itu merupakan salah satu kunci untuk menuju sukses,” bebernya.

Fatoni menegaskan pentingnya tata kelola keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja, termasuk administrasi laporan pertanggung jawaban dengan menggunakan SIPD.

“Kalau tidak benar pertanggungjawabannya, ya bisa jadi problem kalau tidak tepat sasaran juga bisa jadi problem pula,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Fatoni juga menguraikan realisasi APBD baik tingkat nasional maupun di Provinsi Maluku Utara. Selain itu, dijelaskan pula strategi mengatasi rendahnya realisasi APBD, penanganan inflasi, dan arah kebijakan penyusunan APBD tahun 2023.

(*/Red)

Gunady Mondo

Aktif sebagai jurnalis sejak tahun 2010 (Wartawan UKW UTAMA: 9971-PWI/WU/DP/XI/2021/21/10/79)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button