Cegah Alih Fungsi Lahan, Distankan Kotamobagu Usulkan 1691,5 Hektar Untuk LP2B

0
271
Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian, Distankan Kotamobagu Usulkan 1691,5 Hektar Untuk LP2B
Ilustrasi LP2B/Foto: Istimewa
Advertisement

BOLMORA.COM, KOTAMOBAGU — Mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Kota Kotamobagu, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan Perikanan mengusulkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk dijadikan lahan abadi, yang nantinya akan ditetapkan dalam perda tata ruang.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu, Fenty Dilasandi Mifta melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Rahmat Putra Talibo menerangkan bahwa usulan LP2B merupakan komitmen ibu Walikota dan Wakil Walikota dalam menjamin ketersedian pangan terhadap masyarakat di Kota Kotamobagu.

“Ini merupakan komitmen Pemkot Kotamobagu, dibawah kepemimpinan Walikota ibu Tatong Bara dan Wakil Walikota Nayodo Koerniawan, dalam menjaga lahan pertanian, agar ketersedian pangan di Kotamobagu bisa selalu terjaga, ” terang Talibo kepada Bolmora.com, beberapa hari lalu.

Lanjut Talibo menambahkan, bahwa tim LP2B Dinas Pertanian Kotamobagu, sejak bulan Oktober-November kemarin sudah melakukan survey lapangan untuk mendata lahan pertanian yang akan ditetapkan menjadi LP2B.

“Kurang lebih hampir dua bulan tim LP2B Pertanian Kotamobagu turun kelapangan langsung ke petani-petani pemilik lahan yang bersedia ditetapkan menjadi LP2B, ” ujar dia.

Menurut Talibo, lahan yang sudah ditetapkan nanti, maka kedepannya sudah tidak bisa dialih fungsikan, selain digunakan di sektor pertanian, khususnya tanaman padi sawah.

“Selama perda itu masih berlaku maka, LP2B tidak bisa dialih fungsikan, “ ucapnya.

Adapun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diusulkan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kotamobagu seluas 1691,5 hektare.

“Distankan Kotamobagu telah mengusulkan ke tim pokja LP2B Kotamobagu seluas 1691,5 hektare. Data ini sesuai hasil kajian teknis dari tim dinas. Mengenai ketentuan yang akan ditetapkan nanti, itu tergantung hasil kajian dari tim tata ruang sesuai porsinya, ” pungkas Talibo.

Terpisah, Kadis PUPR Kotamobagu melalui Kepala Bidang Tata Ruang, Zanty Arfa, ST membenarkan hal tersebut. Ia menyampaikan, bahwa sesuai Permen ATR 11/2021 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Dalam Kawasan Pertanian, untuk penetapannya salah satunya yakni ketersedian LP2B.

“Iya, terkait LP2B adalah salah satu persyaratan teknis yang nantinya akan diperiksa oleh Kementerian ATR, ” beber Zanty. 

Mengenai teknis penentuan LP2B tersebut, kata Zanty, ada juknisnya tersendiri, sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2011, tentang penetapan LP2B.

“Didalam aturan tersebut, menyebutkan bahwa LP2B dapat ditetapkan dalam SK Walikota atau Perda Revisi RTRW Kota, ” jelas Zanty Arfa.

(Wandy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here