BOLMORA.COM, KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di Istana Negara Jakarta, Senin (16/12/2018).
Saat dihubungi via selular Wali Kota menungkapkan , dalam Musrenbang Nasional RPJMN tersebut pokok bahasan adalah lima aspek yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, seperti Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan SDM, Penyederhanaan Birokrasi, Penyederhanaan Regulasi dan Transformasi Ekonomi.
“Dalam lima kebijakan itu, yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan itu harus sesuai dengan APBD termasuk infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM kita. Untuk anggaran 2020, sudah ada kebijakan untuk itu,” ungkap Tatong.
Tatong melanjutkan, terkait untuk penyederhanaan regulasi harus bicarakan dengan DPR.
“Itu jangan sampai ada Perda yang mengikat kelincahan pengambilan keputusan pemerintah,” lanjutnya.
Dia menerangkan, untuk pengklasifikasian anggaran APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, misalnya pembangunan Bandara Bolmong, maka ABPD itu harus mengkonekkan bandara ini dengan infrastruktur.
“Misalnya ada jalan, pelabuhan yang dibangun APBN, maka Kabupaten kota harus menganggarkan agar aksesnya terbuka. Sampai pada dana desa agar sirkulasi untuk menuju ke sentra-sentra produksi industri pariwisata terbuka,” terangnya.
Dia menambahkan, terkait transformasi ekonomi kata Tatong, yaitu menekan impor dan menaikan ekspor.
“Nah ini juga untuk semua industri yang ada di daerah, agar supaya industri yang masuk untuk peningkatan ekspor dan seterusnya. Kedepan kongkrit kita, insya Allah dana desa itu dialokasikan seperti pembangunan bandara bolmong, sudah kita ikuti dengan jalan lingkar kotamobagu, kemudian pemanfaatan dana yang masuk di RS bandara kita topang dengan pembukaan jalan,” tutupnya.
(Me2t)