Bolsel, Bolmora.com – Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali dihebohkan oleh isu panas terkait kenaikan signifikan harta kekayaan Sekretaris Daerah (Sekda) Marzanzius Arvhan Ohy, S.STP, M.Si.
Pasalnya, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) peningkatan drastis mencapai 2,9 miliar tahun 2023, sejak dilantik sebagai Sekda Definitif pada 21 Juni 2018.
Angka ini menunjukan lonjakan 1,4 miliar dari laporan pada tahun 2017 yang hanya sebesar 1,5 miliar.
Namun, peningkatan kekayaannya yang hampir dua kali lipat dalam enam tahun terakhir justru menjadi pusat perhatian.
Berbagai spekulasi muncul dari berbagai kalangan masyarakat. Sebagian menduga bahwa investasi di sektor properti atau bisnis menjadi faktor utama lonjakan kekayaan tersebut.
Namun, ada juga yang mencurigai bahwa posisi strategis yang pernah diembannya, termasuk saat menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolsel, berperan dalam peningkatan ini.
Hingga berita ini diturunkan, Arvan belum memberikan pernyataan resmi meskipun telah dihubungi melalui saluran telepon.
Pengamat pemerintahan, Risat Sanger, menilai lonjakan kekayaan tersebut cukup signifikan dan layak mendapatkan perhatian lebih.
“Kenaikannya memang cukup mencolok. Jika ada indikasi yang mencurigakan atau berpotensi merugikan negara, sebaiknya segera dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang,” ujar Risat.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dari para pejabat publik. Menurutnya, keterbukaan semacam ini bukan hanya menjaga integritas, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan
Kenaikan harta kekayaan pejabat negara sering kali menjadi isu sensitif yang mengundang perhatian luas.
Dalam kasus ini, masyarakat Bolsel berharap mendapatkan penjelasan yang jelas dan akurat dari Sekda Arvan Ohy.
Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum ataupun penyalahgunaan jabatan dalam prosesnya.
Sorotan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik.
Di tengah derasnya perhatian terhadap isu ini, Sekda Bolsel diharapkan segera memberikan klarifikasi yang memadai.***
