Dewan Pers dan Polri Sepakati Perjanjian Kerja Sama Terkait Pencegahan Kriminalisasi Wartawan

0
Dewan Pers dan Polri Sepakati Perjanjian Kerja Sama Terkait Pencegahan Kriminalisasi Wartawan
Penandatanganan kesepakatan Dewan Pers dan Polri
Advertisement


BOLMORA.COM
, JAKARTA – 
Masih seringnya terjadi intimidasi maupun kriminalisasi terhadap wartawan, rupanya menjadi perhatian serius Dewan Pers.

Terkait dengan hal tersebut, olehnya Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan dan karya jurnalistik.

PKS ini sebagai turunan dari nota kesepahaman atau Momerandu of Understanding (MoU) Dewan Pers dan Polri, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor: NK/4/III/2022, yang ditandatangani oleh Arif Zulkifli, selaku Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers, dengan Komjen Pol Agus Andrianto, selaku Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, bertempat di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (10/11/2022).

Arif menjelaskan, PKS tersebut sebagai pedoman Dewan Pers dan Polri dalam rangka pelaksanaan teknis pelindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan, sehingga tidak ada lagi wartawan yang dilaporkan kepada polisi menggunakan regulasi selain Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Dengan ditandatangani PKS ini, diharapkan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan ketika mengalami sengketa dalam pemberitaan,” imbuh Arif, dalam keterangan pers yang diterima media ini.

PKS ini salah satunya mengatur tentang apabila Polri menerima laporan dari masyarakat terkait pemberitaan, maka harus dikoordinasikan dengan Dewan Pers untuk menentukan apakah yang dilaporkan itu masuk kategori karya jurnalistik (produk pers) atau bukan. Apabila hasil koordinasi memutuskan laporan itu karya jurnalistik, maka penyelesaiannya melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi atau menyerahkan penyelesaian laporan tersebut ke Dewan Pers.

“Sengketa pemberitaan hanya diselesaikan lewat Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan direkomendasikan oleh Dewan Pers,” ujar Arif.

“Kemudian, apabila koordinasi kedua pihak memutuskan laporan masyarakat itu masuk kategori perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan di luar koridor Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), maka Polri menindaklanjuti secara proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan,” pungkasnya.

Editor: Gun Mondo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here