Rakor Aggota KAD, KPK RI Ungkap Capaian MCP Triwulan III Pemprov Sulut Cukup Baik

0
384
Rakor Aggota KAD, KPK RI Ungkap Capaian MCP Triwulan III Pemprov Sulut Cukup Baik
Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Edwin Silangen saat membuka Rakor KAD yang diselenggarakan KPK RI
Advertisement

BOLMORA.COM, SULUT – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Anggota Komite Advokasi Daerah (KAD).

Kegiatan yang dipustkan di Ruang F.J. Tumbelaka, Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (12/10/2021), terkait Daftar Inventaris Masalah dan Tindak Lanjut ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut Edwin Silangen.

Dalam sambutannya, Edwin menyampaikan apresiasi kepada KPK RI, Koordinator Wilayah 4 bersama tim yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sebagai media komunikasi pemerintah daerah, dalam rangka bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulut.

“Atas nama Pemprov Sulut, saya menyampaikan terima kasih atas pengawalan yang dilakukan oleh KPK terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sulut, termasuk yang dilakukan teman-teman Komite Advokasi Daerah,” ucapnya.

Dijelaskan, salah satu tujuan dibentuknya KAD adalah untuk mencari solusi terhadap masalah yang muncul sehubungan dengan proses bisnis, baik itu dalam rangka investasi bisnis di Sulut, proses perizinan, maupun kegiatan pembangunan di daerah.

“Pemerintah daerah telah banyak menerima masukan dari Tim Koordinator Wilayah di Provinsi Sulut, terutama tentang bagaimana mejalankan semua fungsi pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas tinggi, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat mampu diwujudkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya tentu bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat,” papar Edwin.

Sementara, Koordinator Tim KPK Wilayah 4 Andi Purwana, berharap rakor ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk saling mengenal kembali. Karena, sejak Undang-Undang KPK dirubah menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019, ada 6 fungsi KPK baru. Olehnya, KPK membentuk direktorat baru. Namanya direktorat anti korupsi, juga dibentuk badan usaha.

“Ini semua untuk program percepatan perizinan. Di KPK sendiri, selain adanya pencegahan, ada juga koordinasi supervisi. Dan ini sudah jalan dari tahun 2017. Koordinasi Supervisi ini khusus pencegahan korupsi dengan teman-teman di pemerintah daerah,” ungkap Andi.

Dia memberikan apresiasi kepada Pemprov Sulut. Yang mana, sampai hari ini laporan terakhir untuk capaian MCP di triwulan III cukup baik, dan di atas rata-rata nasional.

“Harapan saya, MCP bagus, KAD’nya juga jalan. Saya juga berharap, pertemuan ini akan menjadi awal dari tujuan kita ke depan,” tandasnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Assisten III Asiano Gemmy Kawatu, pimpinan dan anggota KAD, Tim KPK RI Wilayah 4 dan pejabat terkait lainnya di lingkup Pemprov Sulut.

(*/Gnm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here