Chairun Beber Demokrasi Ala Mongondow

0
448
Chairun Beber Demokrasi Ala Mongondow
Chairun Mokoginta
Advertisement

BOLMORA.COM, BOLMONG – Kalah ide dan gagasan, maka politik identitas pun dimainkan. Inilah wajah buruk perpolitikan Indonesia yang turut nampak di Pilgub Sulut 2020.

Isu suku digoreng demi elektabilitas. Dengan isu itu pula, lawan politik diserang. Peneliti sejarah, budaya dan adat Mongondow Chairun Mokoginta angkat bicara mengenai politik identitas yang kerap menyeret etnis Mongondow ke dalam pusarannya. 

Menurut Chairun, terdapat empat kriteria pemimpin dalam kebudayaan Mongondow. 

Pria yang sudah meneliti adad Mongondow sejak tahun 1970 ini, mengaku tak ada keharusan orang Mongondow memilih Mongondow.

“Itu tidak ada. Selama meneliti saya tidak menemukan referensi orang Mongondow harus pilih Mongondow. Kalau ada yang berikan referensi perlu dipertanyakan dari mana itu berasal,” katanya kepada Tribun Manado via ponsel, Selasa (6/10/2020) malam. 

Ia menyebut empat kriteria tersebut. Pertama, kata dia, Moko Dotol atau patriotisme. 

“Pemimpin harus mampu menjaga wilayah, memberi rasa aman dan nyaman kepada rakyat,” katanya. 

Kedua adalah Moko Rakup atau mengayomi seluruh anggota masyarakat. Ini berkaitan demgan masalah ekonomi. 

“Selanjutnya adalah Mokodia atau amanah. Artinya pemimpin aarus konsisten,” katanya.

Terakhir Moko Anga yang berarti baik dari sikap dan perilaku. Moko Anga dahulunya jadi kriteria pengkaderan Bogani. Ia mengatakan, empat kriteria itu sejalan dengan tiga karakter orang Mongondow.  Ketiga karakter itu mencerminkan sikap orang Mongondow yang demokratis. 

“Mo’o ulean atau bila terjadi gesekan dan benturan sesama, maka diselesaikan secara damai. Kedua, Mo’o Aheran atau saling menghargai. Jadi orang Mongondow itu saling menghargai. Siapa pun yang datang ke Mongondow harus di terima. Ketiga, Mobo Bangkalan atau saling menghormati,” ujarnya. 

Sebut dia, budaya Mongondow sangat demokratis dalam memilih pemimpin. Budaya sejak ribuan tahun itu selaras dengan konsep Pancasila dan NKRI. 

“Saya sebagai peneliti kebudayaan memang belum mendapatkan sebuah patokan atau prinsip kita harus memilih si ini atau si itu,” akunya.

(Agung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here