APH Dipersilahkan Masuk Bolmong, Bupati: Penyebab Disclaimer Akibat Luka Lama

0
88
Oknum Ini Klaim Setengah Bolmong Miliknya, Yasti: Anda Waras!
Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow

BOLMORA.COM, BOLMONG — Selain persoalan aset yang menjadi benalu Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mendapat opini Disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut, terdapat pula fraud atau penipuan yang dilakukan oleh oknum beberapa instansi di Pemkab Bolmong sehingga menjadi Tuntutan Ganti Rugi (TGR). 

Dari pengakuan Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow mengakui keempat kasus Fraud yang ditemukan di era pemerintahan sebelumnya berpeluang ditangani aparat penegak hukum (APH).

“Wajar jika APH masuk, karena para pelaku sudah diberi kesempatan. Kalau APH mau masuk silahkan saja,” kata Bupati.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang membeberkan bahwa sah satu faktor opini disclaimer yang didapat Bolmong disebabkan oleh oknum di Empat Instansi dibawah Tahun 2017.

“Empat Instansi itu adalah Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat Korpri, Badan Narkotika Nasional (BNN) Bolmong, dan Kesbangpol. Sampai sekarang ini yang jadi beban untuk lepas dari opini disclaimer,” ujar Tahlis, saat ditemui beberapa waktu lalu

Tahlis mengaku oknum di keempat instansi tersebut belum melakukan pelunasan, sehingga ini menjadi kerugian daerah.

“Empat item itu sebelum lunas maka sulit kita untuk mendapat opini WTP dari BPK, karena terindikasi ada upaya kecurangan atau kesengajaan. Dan sangat disayangkan, tidak ada upaya untuk mempercepat pengembalian, sehingga terus menjadi temuan. Sehingga itu, saat ini sudah bukan waktunya lagi untuk kompromi,” beber Tahlis.

Menurut Tahlis, temuan tersebut bisa berkonsekuensi pidana. Berbeda dengan temuan administrasi yang berkonsekuensi TGR. Karena menurutnya, temuan administrasi bisa saja dipengaruhi faktor ketidaktahuan.

“Temuan administrasi yang berujung pada TGR itu biasa kegiatannya memang betul dilakukan. Pertanggung jawabannya juga ada. Tapi tidak sesuai dengan peraturan. Biasanya itu terjadi kelebihan pembayaran,”ucapnya

Sementara itu Informasi yang dihimpun oleh Bolmora.com, empat instansi yang TGR tersebut adalah, penyalahgunaan uang persediaan (UP) dan tambahan uang (TU) di Setda tahun 2016 sekitar Rp 300-an juta lebih atas nama SG Alias Sriwahyuni yang menjabat bendahara saat itu.

Selain itu penggunaan TU dan UP Sekretariat Korpri sekitar Rp 84 juta pada tahun 2015-2016 oleh bendahara atas nama, EL alias Erni. Saat itu, Sekretaris Korpri dijabat oleh Hamri Buntuan.

Dan ketiga, penggunaan UP di Badan Narkotika Nasional (BNN) Bolmong tahun 2015 sekitar Rp 80-an juta oleh bendahara atas nama SM Alias Sinyo, era kepemimpinan, AKBP Yuli Setiawan Dwi Purnomo.

Selanjutnya, penggunaan UP di Kantor Kesbangpol yang saat itu dipimpin SM Alias Sudir dan digantikan Dondo Mokoginta, tahun 2009, dengan nominal sekitar Rp 80-an juta.

Sebelumnya Sinyo dari BNN Bolmong ketika dikonfirmasi mengaku telah mencicil TGR miliknya.

“Sudah ada progresnya,”kata dia.

Kepala Kesbangpol Bolmong Damapolii mengatakan siap memikul tanggung jawab bayar TGR.

“Itu terjadi beberapa tahun lalu, oknumnya sudah tidak ada, demi kebaikan saya yang bayar TGR nya,” kata dia.

Terpisah Plt Kepala Inspektorat Bolmong Leksi Paputungan mengaku sudah beberapa pengembalian yang diterima oleh Inspektorat, diantaranya dari BNN, Setda, dan Kesbangpol.

“Pengembaliannya belum signifikan, hanya Kesbangpol saja yang signifikan,” ujar Leksi.

(Agung)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here