bolmora.com.MINSEL,-
AMURANG 16 September 2025._
Miris, di tengah kebijakan efisiensi dan badai demo di mana-mana menuntut “Bubarkan DPR”, hingga ,berujung anarkis serta pembakaran gedung DPR, anehnya di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Selatan (Minsel) justru marak melakukan pembangunan dengan anggaran tak tanggung-tanggung miliaran rupiah.
Kebijakan yang di anggap aneh oleh masyarakat pemerhati politik dan pembangunan di Minahasa Selatan akhirnya angkat bicara.
“Rupa ba terek ini, karena di daerah lain kantor Dewan dibakar, di Minsel kantor dewan malah dapat anggaran miliaran untuk bangun bangunan baru, itu kan bukan sesuatu yang urgent atau mendesak” ucap Temi, salah seorang warga Minsel, yang juga pegiat Pers, Senin, (25/09/2025).
Apalagi berita yang di lansir dari tribunnews.com. manado , yang memberitakan bahwa anggota DPRD kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan uang tunjangan rumah sebesar Rp 8 jt/ angdew.
Hal ini membuat masyarakat terkaget kaget di karenakan dalam kondisi ekonomi yang carut marut ini sempat sempatnya Pemerintah menggelontorkan uang begitu besar untuk kesejahteraan angdew, sementara masyarakat di Bebani pajak yang luarbiasa.
“Rupa so nyandak beres ini no”. Ujar salah satu warga yang tidak mau di sebutkan namanya.
Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) Minsel, Lucky U.S. Tampi, SH, mengatakan bahwa pembangunan tersebut sudah sesuai mekanisme, walaupun dalam situasi efisiensi anggaran.
“Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan anggaran yg tertata di APBD 2025 yang prosesnya dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Terkait efisiensi anggaran untuk kegiatan yang terkena efisiensi langsung ditindaklanjuti oleh unit kerja yang mempunyai kewenangan untuk hal tersebut,” kata Tampi, melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp pribadinya, (15/09).
Lucky Tampi menambahkan, “Mekanisme lelang kegiatan tersebut dilakukan sesuai mekanisme tahapan jauh hari sebelum terjadinya demo-demo akhir-akhir ini jadi pelaksanaan kerja sudah sementara jalan pemenang tender sekaligus juga sebagai pelaksana pekerjaan sudah tanda tangan kontrak sehingga menjadi kewajiban untuk segera melaksanakan pekerjaan,” ungkapnya.
Namun jika dilihat dari waktu berlakunya efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, sepertinya sudah dicanangkan efisiensi anggaran lebih dulu kemudian dilakukan tender. Yang artinya terkesan ada indikasi ‘dipaksakan’ untuk tetap melanjutkan pembangunan dengan biaya fantastis. Sanggah Toar Lengkong, Ketua LSM LI-TIPIKOR
Seperti berita yang beredar sebelumnya bahwa, beberapa hari yang lalu, Aliansi LSM dan Organisasi Wartawan menyambangi Kantor DPR Minsel untuk meminta dukungan terkait perampasan aset dan issue Nasional juga Daerah, namun seakan masuk telinga kanan keluar telinga kiri DPR Minsel berulah, dengan disetujuinya pembangunan memakan anggaran miliaran dan terima insentif rumah.
Padahal masyarakat lagi butuh pekerjaan dan butuh bantuan ekonomi.
“Seandainya diberikan kepada masyarakat itu anggaran adalah lebih baik,” ujar Noldy, warga Minsel.
***DL***