DPRD Bersama Dinas Tekait Pemkot Kotamobagu Bahas Izin Parkiran di Area Toko Tita

0
DPRD Bersama Dinas Tekait Pemkot Kotamobagu Bahas Izin Parkiran di Area Toko Tita
Suasana Rapat Dengar Pendapat DPRD Kota Kotamobagu bersama owner Toko Tita yang melibatkan sejumlah dinas rerkait Pemkot Kotamobagu
Advertisement

BOLMORA.COM, ADVERTORIAL — DPRD Kota Kotamobagu memanggil Titi Gumulili selaku pemilik Toko Tita, pada Selasa (13/9/2022). Pemanggilan tersebut dalam rangka mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Kota Kotamobagu, guna membahas persoalan izin dan parkiran di kompleks Toko Tita.

Tak hanya Owner Toko Tita, dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu juga hadir dari Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, KPTSP, dan Satpol-PP.

Dalam RDP tersebut Wakil Ketua DPRD Kotamobagu Syarifudin J Mokodongan  yang memimpin kegiatan tersebut menegaskan terkait aturan-aturan yang berlaku baik Undang Undang serta Peraturan Daerah ( Perda) Kota Kotamobagu tidak boleh dikesampingkan, harus ditaati dan dijalani.

” RDP ini digelar dengan tujuan mengingatkan setiap pengusaha agar dalam menjalankan usahanya senantiasa mematuhi aturan yang berlaku di daerah. Silahkan berusaha apapun asalkan jangan sampai menlanggar peraturan atau prosedur yang berlaku apalagi sampai melangkahi hak orang lain, ” Jelas Syarifudin.

Di kesempatan yang sama, Titi Gumulili pun menjelaskan bahwa selama usahanya berjalan dirinya telah berupaya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik bagi Kotamobagu, terutama menata rapi pinggiran jalan toko miliknya.


Ia pun menginginkan Kotamobagu layaknya seperti Kota Manado yang tidak mempunyai rumput, bahkan pihaknya juga sudah menghiasi dengan memasang lampu hias dengan merogoh kantong sendiri. Yang mana menurut sudut pandang pengusaha itu adalah pengeluaran biaya.

“Tetapi saya tidak menutup diri kalau memang kebijakan pemerintah untuk memperbaiki lagi saya siap, saya siap untuk mengikuti aturan-aturan dari pemerintah,” ungkap Ko Titi sapaan akrab Owner Toko Tita

Adapun terkait perizinan Toko dan Cafe, pihaknya telah memaksimalkan seluruh perizinan baik itu dari Kementerian maupun dari pemerintah daerah. Termasuk izin penjualan minuman beralkohol.

“Saya adalah termasuk 10 besar pembayar pajak di Kotamobagu dengan PPN Rp 1,5 Miliar paling rendah dalam se bulan. PPH Rp 30 sampai Rp. 40 juta per bulan yang harus saya bayarkan dan saya taat pajak. Sampai saat ini saya berusaha mengurus semua dengan baik dan berusaha tidak melanggar aturan,” tutupnya.

Selain owner Toko Tita, RDP juga dihadiri beberapa instansi terkait pemerintah kota Kotamobagu yakni Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kotamobagu.

Ada beberapa poin yang dibahas dalam RPD itu diantaranya soal ijin dan parkiran di kompleks toko Tita, tentu diminta untuk ditertibkan

RDP kali ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Herdi Korompot, Ketua Komisi I Agus Suprijanta, Ketua Komisi III Royke Kasenda, Alfitri Tungkagi, Rewi Daun dan Ahmad Sabir.

(Advertorial/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here