Pemkab Boltim Gelar Rakor Bersama Unsur Forkopimda

0
441
Suasana Rakor Pemkab Boltim bersama unsur Forkopimda. Jumat (18/9).

BOLMORA.COM, BOLTIM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menggelar Rapat Forum Koordinasi (Rakor) Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengawal proses jalannya pemerintahan. Jumat (18/09)

Kegiatan Rakor Forkopimda yang dipimpin langsung oleh Bupati Boltim Sehan Landjar di Kantor Bupati Boltim ini, dihadiri oleh Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar, Kapolres Boltim Irham Halid, unsur KPU dan Bawaslu Boltim, Perwira Penghubung perwakilan Dandim Bolaang Mongondow (Bolmong), para Asisten dan Staf Khusus Bupati Bidang Hukum, dan kepala OPD, beserta Camat se-Kabupaten Boltim.

Bupati Boltim Sehan Landjar dalam sambutannya mengatakan, bahwa pembangunan dan kemasyarakatan dibutuhkan sinergitas dari unsur Forkompimda, guna mengawal tercapainya pembangunan yang telah direncanakan, sesuai target.

“Ketentuan peraturan yang telah ditetapkan, kemudian mendeteksi, mengantisipasi, memproteksi beberapa persoalan, kerawanan, gangguan yang timbul, terutama pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah- tengah pandemi Covid-19 ini,” jelas bupati.

Berikut beberapa isu/topik yang dibahas pada rakor dan disepakati untuk ditindaklanjuti oleh pihak terkait atau para stakeholder:

1. Kesiapan Pemda dalam upaya kewaspadaan pencegahan, pengendalian penyebaran Covid-19.

2. Penegakan disiplin dan penegakan hukum terkait pelaksanaan kenormalan (New normal) dalam penindakan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan di Boltim.

3. Maraknya pertambangan tanpa izin

4. Antisipasi pelaksanaan kampanye pemilihan Kepala Daerah yang mengerahkan massa, konvoi yang menimbulkan kerawanan.

5. Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, di mana peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembelajaran melalui media online (daring), dimana tidak semua orang tua peserta didik mampu menyiapkan fasilitas pembelajaran serta masih adanya beberapa wilayah desa di Boltim, yang belum terjangkau jaringan internet.

6. Maraknya berita hoax media sosial terkait dengan perkembangan pelaksanaan pilkada yang perlu mendapat perhatian serta tindak lanjut penegakan hukum, serta informasi terkait adanya anggota masyarakat yang dicurigai terpapar Covid 19 sehingga dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

7. Terkait pelaksanaan proyek jalan Mooat-Atoga, adanya klaim masyarakat atas kepemilikan lahan dimana lahan tersebut berada pada hutan produksi terbatas (HPT)

8. Perlunya diaktifkan kembali Pos Kamling di setiap Desa.

9. Mengantisipasi kekurangan tenaga medis dalam menanggulangi perkembangan Covid-19, terutama edukasi terhadap penanggulangan covid.

10. Maraknya perombakan hutan ilegal-loging yang berdampak pada rawan timbulnya bencana alam di Boltim.

11. Kesiapsiagaan BPBD dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrim di Boltim.

12. Masih adanya nelayan yang menggunakan bahan peledak (Bom) dalam penangkapan ikan yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut.

13. Adanya keluhan dari petani terkait kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga mempengaruhi produksi hasil pertanian di Kabupaten Boltim.

14. Maraknya penggunaan miras dan zat adiktif atau narkoba oleh generasi muda.

15. Antisipasi terkait isu-isu negatif terkait suku agama dan ras dalam menghadapi pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota. 

(Ayax Vay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here