BOLMORA.COM, MANADO – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar, SH, menghadiri kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama optimalisasi penerimaan daerah dan manajemen aset daerah antara Pemda se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Sulut, ATR/BPN Wilayah Sulut, DJP Wilayah Suluteggomalut, Bank Sulutgo, bertempat di Kantor Gubernur Sulut. Selasa (10/9/2019).
Kegiatan yang dihadiri
Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Kajati Sulut, Pimpinan Bank SulutGo, Pimpinan
Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sulut serta Bupati/Walikota dan Sekretaris
Daerah (Sekda) se- Sulut tersebut mengangkat tema “Upaya pencegahan
korupsi melalui optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban aset
daerah”.
Adapun penandatangan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tersebut
dilakukan oleh kepala daerah se- Sulut disaksikan langsung Pimpinan KPK RI,
Saut Situmorang.
Dalam sambutannya, Olly Dondokambey mengungkapkan, pemekaran wilayah menjadi
alasan utama agar pengelolaan aset dapat dilakukan secara baik dan cermat.
Karena aset daerah berkaitan dengan investasi untuk mendatangkan pendapatan.
“Contohnya, ada beberapa aset tanah yang dimiliki Pemprov Sulut yang tidak
digunakan akhirnya dapat dimanfaatkan menarik investor untuk berinvestasi di
bidang pariwisata,” terang Olly.
Sementara itu, Pimpinan KPK Saut Situmorang mengatakan, pihaknya berharap
kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik. Ia pun meminta agar kepala
daerah kompak.
“Tugas KPK bukan hanya melakukan penindakan hukum, tetapi juga pencegahan.
KPK itu kerjanya sebagai trigger mekanisme, salah satunya mendorong orang
melakukan perubahan. Tujuannya menciptakan rakyat sejahtera,” tegasnya.
Terpisah, Bupati Sehan Landjar mengatakan, sangat mengapresiasi kegiatan yang
dilaksanakan KPK tersebut, karena terkait dengan pendapatan daerah serta aset
daerah.
“Kita terus maksimalkan seluruh potensi pendapatan daerah, dengan terus
menggali apa yang bisa dijadikan objek untuk menamba kas daerah. Sebab,
bagaimanapun juga pemerintah pusat sejauh ini sudah cukup banyak membantu
daerah yang sudah 11 tahun berdiri ini. Nah, sebagai bagian dari ucapan terima
kasih, tentu kita tidak harus terus menerus merangkak. Kita harus bisa
mengoptimalkan seluruh pendapatan agar rakyat lebih sejahtera,”tambahnya.
Untuk asset daerah sendiri, Sehan mengatakan kalau daerah yang dipimpinnya
sudah cukup baik dalam pengelolaan asset. “seluruh asset yang ada di
daerah kita semua tercatat. Jika ada kejanggalan tentu kita tidak mendapatkan
opini WTP barusan oleh BPK RI. Namun demikian, tentu kita akan terus
meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan asset tersebut,” tuturnya.
Selain Bupati Sehan Lanjdar SH, kegiatan itu juga diikuti oleh Sekda Boltim
Oskar Manoppo, Asisten III Djainudin Mokoginta, Kepala Inspektorat Meyke
Mamahit, dan Kabag Hukum Hendra Tangel serta Kabag TUP.
(Ayax Vay)