Pemda Bolmong Lakukan Revisi RPJMD Diera Pandemi Covid-19

0
501
Pemda Bolmong Lakukan Revisi RPJMD Diera Pandemi Covid-19
Sekda Bolmong Tahlis Gallang

BOLMORA.COM, BOLMONG – Pandemi virus corona (Covid-19) yang terjadi di seluruh daerah se-Indonesia ternyata memberikan dampak tak hanya terhadap tatanan kehidupan dan ekonomi, tetapi berdampak juga hingga pada rancangan perencanaan dan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. 

Buktinya, rancangan APBN hingga APBD tahun 2020 yang disusun dan disahkan harus direfocusing untuk percepatan penanganan Covid-19. Refocusing anggaran pun berdampak pada pemenuhan indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga RPJMD. Hal itu juga diakui oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong).

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang, dampak pandemi Covid-19 ini merubah hampir seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD tahun 2020. Oleh karena itu, langkah perubahan RPJMD diambil oleh Pemkab Bolmong.

“Revisi RPJMD saat ini kita lakukan. Pandemi Covid-19 sangat berdampak hingga pada pemenuhan indikator RPJMD untuk tahun 2020 ini,” ungkap Tahlis.

Tahlis menambahkan, revisi RPJMD tahun 2017-2022 nantinya akan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, baik pemerintah tingkat pusat, provinsi dan daerah.

“Selain menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19, ada juga beberapa kebutuhan daerah yang akan disusun dalam revisi RPJMD,” tambah Tahlis.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Bolmong, Yarlis Awaluddin Hatam, saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa tahapan revisi RPJMD saat ini tinggal diparipurnakan di DPRD Bolmong. Selanjutnya, akan dievaluasi bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

“Posisi saat ini sudah memasuki tahap dua di DPRD, tinggal tunggu ditetapkan, lalu akan dilakukan evaluasi di provinsi. Waktu pembahasan tahap satu, revisi RPJMD ini juga dilakukan fasilitasi dengan provinsi,” ungkap Yarlis.

Yarlis juga menjelaskan, poin penting dalam revisi RPJMD, selain adanya dampak pandemi Covid-19, juga menata terkait dana kelurahan dan turunnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan serta Keuangan Daerah.

“Aturan memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan revisi. Apalagi masa jabatan pimpinan daerah yang terhitung sudah di atas 2,5 tahun. Jadi, bisa melakukan revisi. Ada berbagai kebijakan dan poin penting yang diakomodir dalam revisi RPJMD ini,” pungkasnya.

(Agung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here