BOLMORA.COM, ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) untuk meningkatkan tata kelolah kepemerintahan di daerah.
Kegiatan yang degelar Selasa (20/8/2019), di ruang rapat kantor Bupati Bolmong ini merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang dihadiri langsung Bupati Bolmong Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulut Sofyan Antonius, Ak, MM, CA, QIA, Asissten III Setda Bolmong Ashari Sugeha, dan Kapala Badan Keuangan Daerah (BKD) Rio Lombone.
Dalam sambutannya, Bupati Bolmong Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPKP Sulut bersama jajaranya, yang telah berkenan hadir di Kabupaten Bolmong.
“Terima kasih buat kepala BPKB Sulut dan jajaran, karena sudah mau datang dan memberikan materi-materi yang sangat bermamfaat, untuk dapat kami implementasikan dalam penyelesaian temuan BPK RI, dalam kurun waktu yang sangat singkat ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu pula, bupati mngungkapkan bahwa, temuan BPK RI kali ini sangat berat. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bolmong merupakan induk dari empat kabupaten/kota hasil pemekaran.
Menurutya, saat perpindahan kantor dari Kota Kotamobagu ke Bolmong, banyak dokumen-dokumen yang tercecer. Itu dikarenakan, pemeriksaan BPK dan BPKP saat itu belum terlalu intern atau gesit seperti saat ini.
“Ini merupakan suatu pelajaran untuk kita semua. Tugas kita sekarang memperbaiki itu semua,” imbuh Yasti.
Dia juga mengatakan bahwa saat ini Pemkab Bolmong telah mengunakan sistem Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah di gabungan, baik secara Simda, Logos dan manual.
“Sistem ini sudah diterapkan sejak satu bulan lalu, dan terus dievalusi dalam setiap minngu,” terangnya.
Meskipun telah menerapkan sistem ITE yang telah di gabung, namun tetap melibatkan data manual.
“Hal ini dilakukan untuk mencegah jika nantinya terjadi masalah pada sistem Simda dan Logos, maka kami memiliki dokumen data manualnya. Pak sekda akan terus mengevaluasi sistem gabungan ini setiap minggu,” kata Yasti.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulut Sofyan Antonius Ak, MM, CA, QIA, saat memberikan materi terkait implementasi SPIP tentang tata kelola kepemerintahan mengungkapkan, semoga kegiatan ini dapat membantu Kabupaten Bolmong memperbaiki hasil temuan, dan bisa merubah opini Disclamer dari BPK RI Perwakilan Sulut.
“Tentunya dibutuhkan kekompakan dan kerja keras yang nyata agar opini WTP bisa terwujud,” pungkasnya.
Sekadar informasi, yang menjadi peserta dalam kegiatan tersebut adalah seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/badan, bendahara dan para camat se-Kabupaten Bolmong.
(Advertorial/Agung)