Mulai 1 September 168 Tenaga Guru Kontrak “Nganggur”, Proses KBM Sekolah Bakal Terganggu

0
14881
Mulai 1 September 168 Tenaga Guru Kontrak “Nganggur”, Proses KBM Sekolah Bakal Terganggu
Gambar ilustrasi guru yang sedang mengajar

BOLMORA, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mengeluarkan kebijakan untuk merumahkan 168 tenaga guru kontrak, bertugas di TK, SD dan SMP yang tersebar di sejumlah sekolah di Kota Kotamobagu. Hal ini sesuai dengan surat edaran Nomor 005/SETDA-KK/199/VIII/2018, tertanggal 24 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Sekertaris Kota (Sekkot) Kotamobagu Adnan Massinae.

Kebijakan merumahkan tenaga kontrak tersebut menjadi persoalan baru di dunia pendidikan. Pasalnya, seluruh sekolah baik tingkat SD dan SMP di Kota Kotamobagu masih kekurangan tenaga pengajar berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab, sudah beberapa tahun ini tidak ada penerimaan CPNS, akibat adanya moratorium dari pemerintah pusat.

“Jika tenaga guru kontrak dirumahkan, pasti ada kelas tanpa guru wali kelas. Sebab, ada guru kontrak jadi wali kelas. Sementara guru ASN di sekolah saya, hanya ada lima termasuk saya. Sisanya dua guru kontrak dan satu tenaga guru honor,” ujar salah satu kepala sekolah (Kepsek) SD, yang enggan namanya dipublis.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu Rukmi Simbala mengungkapkan, saat ini tenaga guru ASN di Kota Kotamobagu berjumlah 948 guru. Jumlah tersebut tersebar di TK, SD, dan SMP. Akan tetapi, tenaga guru di Kota Kotamobagu masih kurang, terutama tenaga guru ASN.

“Dengan adanya guru kontrak dan honor, proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah bisa terbantukan. Sebab, Kota Kotamobagu masih kekurangan guru berstatus ASN,” ungkapnya.

Disinggung, terkait pada 1 September 2018 mendatang, tenaga guru kontrak akan dirumahkan sementara, Rukmi mengungkapkan, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, itu merupakan kebijakan Pemkot Kotamobagu. Meski proses kegiatan belajar mengajar (KBM) dipastikan akan terganggu.

“Yah, itu sudah kebijakan mau bagaimana lagi. Kita tinggal memaksimalkan tenaga guru honor yang dibiayai dana BOS, oleh sekolah di mana dia bertugas. Di sisi lain, dengan tidak ada guru kontrak, sedikit menganggu proses belajar mengajar, akan tetapi masih ada guru ASN dibantu tenaga honor yang akan melaksanakan proses KBM di sekolah,” terang Rukmi.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sahaya Mokoginta menjelaskan, pasca tenaga guru kontrak setelah dirumahkan, pihaknya akan mendata kembali kebutuhan riil guru yang benar-benar dibutuhkan. Selanjutnya, segera akan dilakukan pengisian kembali kekurangan guru agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.

“Khusus guru, akan ada tahapan seleksi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, pasca mereka dirumahkan,” pungkas Sahaya.

(*/me2t)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here