3 Fraksi DPRD Bolsel Menyetujui Usulan Ranperda untuk Dibahas Ketahap Berikutnya

0
910
Advertisement

BOLMORA.COM, ADVERTORIAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat I atas tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) usulan Pemkab Bolsel, serta pembicaraan tingkat II atas satu Ranperda usulan Pemkab Bolsel.

Rapat paripurna yang dilaksanakan di Kantor DPRD Bolsel kompleks perkantoran Panango, Rabu (7/7/2021) itu, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bolsel Ir Ariffin Olii, dan dihadiri sebanyak 15 anggota DPRD.

Bupati Iskandar Kamaru saat memaparkan sejumlah Ranperda usulan Pemkab Bolsel

Ketua DPRD Ariffin Olii Menyampaikan, sebelum melakukan rapat paripurna pembahasan ranperda ini, Banmus DPRD Bolsel telah melaksanakan agenda pembahasan rapat paripurna Ranperda tahap I.

“Jadi, sebelum paripurna DPRD Bolsel, melalui Banmus membahas agenda serta jadwal paripurna,” ungkapnya.

Rapat Paripurna dilanjutkan dengan mendengarkan usulan Pemda Bolsel, yang disampaikan langsung Bupati Iskandar Kamaru.

Penandatanganan berita acara hasil pelaksanaan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii

Dikatakan, sesuai dengan peraturan daerah tentang perangkat daerah, yaitu usulan perubahan perangkat daerah tahun 2021, meliputi,

1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja menjadi:- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Tipe A).
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjadi:- Dinas Pertanian (tipe C)- Dinas Ketahanan Pangan (tipe C)
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Tipe C)- Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Tipe A)
Iskandar juga mengusulkan, peraturan daerah Nomor : 5 tahun 2016 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, dengan ketentuan pasal 35 pidana maksimal kurungan paling lama menjadi 6 bulan atau denda 50 juta rupiah.

“Terhadap pelanggaran dilakukan sebagaimana yang di atur dalam perda dengan hukuman ancaman dan denda terhadap minuman beralkohol,” jelasnya.

Penandatanganan berita acara hasil pelaksanaan rapat paripurna oleh Bupati Bolsel Iskandar Kamaru

Lanjutnya, pemkab ingin mencabut tiga Perda untuk mengikuti zaman sesuai peraturan perundangan – undangan yang berlaku saat ini, yaitu. 
1. Perda no 16 Tahun 2011 Tentang badan permusyawaratan desa ( lembaran daerah Kabupaten Bolsel Tahun 2011 no 12) 2. Perda no 19 tahun 2012 tentang pedoman anggran pendapatan dan belanja desa ( lembaran daerah tahun 2011 no 15)3. Perda no 16 tahun 2011 tentang pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa (lembaran daerah kabupaten Bolsel no 16 tahun 2011).

Rapat dilanjutkan dengan mendengarkan penyampaian dari 3 fraksi DPRD. Yang disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi diantaranya Harson Moduto fraksi Trisakti, Jems Lontoh dari fraksi Golkar dan Djefri Djauhari fraksi Restorasi Persatuan kebangkitan. 

Dari hasil penyampaian 3 fraksi menyetujui usulan Ranperda kabupaten Bolsel untuk di bahas pada berikutnya. 
Rapat Paripurna diakhiri dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua DPRD dan Bupati Bolsel. Serta penyerahan usulan Ranperda menjadi Perda dari Bupati Iskandar Kamaru kepada Ketua DPRD Ariffin Olii.

(Advertorial/Nanda)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here