Terkait Penahanan Anggota Satpol PP Bolmong, Polda Fokus pada Tindak Pidana Pengrusakan Bukan Perizinan Perusahaan
BOLMORA, HUKRIM – Terkait dengan dugaan kasus tindak pidana pengrusakan fasilitas milik PT. Conch North Sulawesi Cement (CNSC), yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sesuai dengan perintah Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, pada 5 Juni 2017 lalu, ternyata cukup menarik perhatian publik. Bahkan, tak sedikit publik yang menyoroti adanya dugaan tindak pidana kekerasan dan pengrusakan yang terjadi, sehingga menimbulkan kerugian materil berupa kerusakan bangunan sebanyak 11 unit, 240 buah kaca jendela dan 100 daun pintu pecah, yang pada akhirnya sebanyak 27 orang anggota Satpol PP Kabupaten Bolmong ditahan dan diproses hukum.
Hasil konfirmasi dengan Kabid Humas Polda Sulut Kombes.Pol. Ibrahim Tompo menyatakan bahwa, proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda berfokus kepada tindak pidana pengrusakan, bukan tentang perizinan perusahaan.
“Walaupun dari hasil lidik dan pendalaman administrasi kita temukan beberapa petunjuk yang bisa mendukung proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pengrusakan tersebut, namun tetap kasus tersebut terfokus pada tindak pidana pengrusakan,” ungkap Tompo.
Menurut dia, setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah harusnya sesuai dengan Undang-undang (UUD) yang telah diatur sesuai kewenangan yang diberikan oleh negara. Makanya, setiap aparat tidak boleh bertindak sesuai dengan keinginan pribadi atau perintah seseorang yang bersifat subyektif, karena harus memenuhi obyektifnya syarat aturan.
“Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan Satpol PP Bolmong, yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menertibkan tersebut tidak tergolong penertiban, hal ini tergolong pengrusakan dalam KUHP. Sebab dalam pelaksanaannya bertentangan dengan aturan dan melawan hukum serta melanggar batasan hukum pidana,” jelas Tompo.
Tompo sendiri sangat menyayangkan hal itu terjadi. Ia menduga karena Satpol PP tidak memahami bagaimana mekanisme dan prosedur dalam melakukan penertiban sesuai undang-undang, baik prosedur, tata cara, mupun administrasinya, sehingga dalam pelaksanaannya banyak aturan yang tidak terpenuhi.
“Itu terjadi karena mereka tak memahami mekanisme dan prosedur sebenarnya. Perlu diketahui, kita tidak bisa mempublikasikan tehnis penyidikan, sehingga banyak yang mencoba berspekulasi tentang materi penyidikan dan akhirnya membentuk opini berdasarkan pemahaman yang dangkal. Tindakan yang kita lakukan saat ini adalah tindakan yang bertanggung jawab berdasarkan hukum sebagai wujud perlindungan terhadap hak hukum seseorang,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, pakar hukum pidana Universitas Samratulangi (Unsrat) Toar Palilingan menyatakan bahwa, kalau memang penertiban itu berpayung pada Perda, dan prosedur penerapan sanksi terhadap pelanggar Perda khusus bangunan gedung ada mekanisme tersendiri, bahkan jika mekanisme tersebut sudah dilakukan secara benar, maka tentu berujung pada pembongkaran yaitu penertiban yang legal. Dan pastinya itu tidak ada masalah.
“Akan tetapi, jika dalam kasus ini di luar prosedur atau mekanisme yang sudah diatur atau yang mengikat, baik bagi warga setempat, pelaku usaha maupun penyelenggara pemerintahan, jelas itu sama halnya dengan satu perbuatan melawan hukum,” beber Palilingan.
“Nah di sini, kalau ada akibat yang ditimbulkan, maka inilah yang berpotensi melanggar pasal-pasal terkait dengan dugaan pidana pengrusakan,” tambahnya.
Palilingan menilai, apa yang dilakukan Polda Sulut, masih dalam tataran kewenangan sebagai aparat penegak hukum, karena adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pengrusakan.
“Sejak awal masalah ini terjadi, sudah dilakukan dengan cara subyektif, tanpa memperhatikan dan mengikuti aturan-aturan yang ada, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan tanpa sistematika yang jelas, namun dilakukan sesuai hasil pemikiran seseorang yang juga tidak memahami mekanisme dan prosedur penertiban,” lugasnya.
Tim BOLMORA.COM



