BOLMORA, BOLMUT – Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) akan kembali mengusulkan akreditasi untuk dua Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang ada di daerah setempat. Hal tersebut sebagai wujud komitmen Pemda Bolmut dalam menghadirkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar oprasional prosedur (SOP), sehingga dalam memberikan pelayanan dapat memenuhi harapan masyarakat.
Rencana akreditasi dua Puskesmas tersebut sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolmut melalui Kepala Bidang (Kabid) Pelaksana Kesehatan (Pelkes) Sofyan Mokoginta.
“Jika pada tahun sebelumnya sudah empat Puskesmas yang terakreditas, maka tahun ini Pemda usulkan lagi untuk akreditas dua Puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan Pinogaluman, yakni Puskesmas Buko dan Puskesmas Tuntung,” ungkap Sofyan, saat bersua dengan wartawan BOLMORA.COM, baru-baru ini.
Menurut mantan Direktru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bolmut ini, akreditasi Puskesmas merupakan kewajiban. Yang mana, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor: 75 Tahun 2014, setiap Puskesmas wajib untuk diakreditasi secara berkala, paling sedikit tiga tahun sekali. Akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor: 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 6 ayat (2).
“Tujuan utama akreditasi Puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikkan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam penilaian sehingga Puskesmas mendapatkan sertifikat akreditasi, ada tiga kelompok pelayanan yang akan dinilai. Yang pertama administrasi manajemen, selanjutnya Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan atau Pelayanan Kesehatan (UKP2K).
“Tiga kelompok penilaian ini pun dibagi menjadi sembilan bab, seperti Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP), Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP), Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP), Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran (UKMBS), Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMUKM), Sasaran Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (SKUKM), Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP), Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) dan Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP),” ulasnya.
Pihaknya berharap, dalam proses akreditasinya, kedua Puskesmas tersebut dapat lolos sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan tujuan akreditasi.
“Kami optimis jika kedua Puskesmas ini bisa lolos dalam verifikasi sebagai Puskesmas yang diusulkan teraktreditas,” pungkas Sofyan.(irf)
