DPRD Boltim Gelar Rapat Paripurna Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020

0
16
DPRD Boltim Gelar Rapat Paripurna Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020
Wabup Oskar Manoppo saat menyampaikan sambutan.
Advertisement

BOLMORA.COM, BOLTIM — Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oskar Manoppo, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim, dalam rangka Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Meydi Lensun ini, bertempat di Ruang rapat sidang DPRD Boltim, Rabu (02/06/2020).

Dalam sambutan Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto yang di bacakan oleh Wabup Oskar Manoppo menyampaikan bahwa, pelaksanaan rapat paripurna Dewan kali ini merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda) secara transparan dan akuntabel dengan menyampaikan informasi atas kebijakan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan selama periode tahun anggaran tahun 2020 yang nantinya akan kita tetapkan bersama.

“Atas nama pribadi dan Pimpinan Daerah tak lupa pula saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dewan dan seluruh anggota atas terselenggaranya rapat paripurna pada hari ini, kiranya kinerja kita kedepan tetap terjaga dan berkesinambungan sebagai pengabdian kepada daerah yang kita cintai ini,”Jelas Manoppo saat membacakan sambutan Bupati Sam Sachrul Mamonto.

Lanjut Dia, Dalam penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2020, didasarkan pada ketentuan pasal 320 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana ditetapkan bahwa kepala daerah berkewajiban mengajukan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan (APBD).

“Kembali ingin saya sampaikan berkaitan dengan maksud di atas, setelah melalui proses tahapan audit yang dilaksanakan oleh BPK-RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2020, dengan pemeriksaan awal dilaksanakan selama kurung waktu 30 hari. Dimana selama pemeriksaan rinci ini waktunya bersamaan dengan pandemi covid 19 yang dilaksanakan selama kurun waktu 30 hari pemeriksaan oleh BPK-RI,”terangnya.

Di tambahkannya lagi, maka pada tanggal 3 Mei 2021, pemerintah kabupaten Boltim telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI dengan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke delapan kalinya secara berturut-turut.

“Dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 ini merupakan implementasi terhadap penerapan kebijakan APBD sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan peraturan menteri dalam negri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,”kata Wabup.

“Lewat kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya sekaligus apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang sudah menerima, membahas dan menetapkan Perda pertanggungjawaban APBD Tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan serta untuk peningkatan PAD pemerintah dalam memenuhi permintaan dimana telah dilantiknya UPTD PBB hal ini tujuannya agar proses bisnis PBB (mulai dari perencanaan, pendataan, penetapan, penagihan, dan pelaporan) agar lebih terarah dan memaksimalkan potensi-potensi penerimaan daerah terutama penerimaan pajak PBB dan BPHTB,”Ujarnya.

Dalam sambutan penutup Wabup Oskar Manoppo menyampaikan pesan,”Apa yang telah kita peroleh jangan dijadikan beban, akan tetapi jadikanlah sebagai motivasi untuk selalu berinovasi guna menghasilkan kerja dan karya yang lebih baik lagi kedepannya,” tutup Papa Zaky sapaan akrab Wabup. 

(Ayax Vay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here